Kabar Surabaya

Ketua Bawaslu Kota Surabaya Diberhentikan DKPP RI, Begini Pertimbangan Keputusannya

Hadi Margo, Ketua Bawaslu Kota Surabaya diberhentikan dari jabatannya karena dinilai melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya Diberhentikan DKPP RI, Begini Pertimbangan Keputusannya
Ist
Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI memberhentikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, Hadi Margo Sambodo. Hadi Margo diberhentikan dari jabatannya karena dinilai melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu.

Putusan ini disampaikan berdasarkan hasil sidang putusan Nomor 87-PKE-DKPP/V/2019 yang dibacakan di Jakarta, pada tanggal 17 Juli 2019. Sidang DKPP tersebut memutuskan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Hadi Margo Sambodo selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Surabaya sejak dibacakan putusan.

"Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Kepada Teradu I Hadi Margo Sambodo selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Surabaya sejak dibacakannya Putusan ini;" dari petikan DKPP dikutip Suryamalang.com dari salinan putusan DKPP RI, Kamis (18/7/2019).

Selain itu, DKPP RI menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu IV Muhamamad Agil Akbar selaku anggota Bawaslu Surabaya. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu II Yaqub Baliyya, teradu III Usman dan teradu V Hidayat yang masing-masing sebagai anggota Bawaslu Surabaya.

"Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Teradu IV Muhammad Agil Akbar selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya sejak dibacakannya Putusan ini. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Kepada Teradu II Yaqub Baliyya, Teradu III, Usman, dan Teradu V Hidayat masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, sejak dibacakannya Putusan ini," bunyi lanjutan petikan tersebut.

DKPP juga memerintahkan Bawaslu RI untuk melaksanakan putusan tersebut terhadap Teradu I (Hadi Margo) paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan. DKPP juga memerintahkan Bawaslu Jatim untuk melaksanakan putusan tersebut terhadap Teradu II (Yaqub Baliyya), Teradu III (Usman), Teradu IV (Aqil Akbar) dan Teradu V (Hidayat) paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Sebagai salah satu dalil pertimbangannya adalah rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya bernomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 tanggal 21 April 2019 perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS. Di dalam rekomendasi itu menyebutkan perintah melakukan penghitungan suara ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan se-Kota Surabaya.

Hal ini dinilai perbuatan yang melebihi kewenangan Bawaslu Kota Surabaya. Rekomendasi dikeluarkan pada saat proses rekapitulasi masih berlangsung di seluruh PPK se-Kota Surabaya. Sehingga, syarat materil dikeluarkannya rekomendasi tersebut belum terpenuhi dan patut dicurigai ada kepentingan tertentu yang bertentangan denganan kewenangan prosedural yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Surabaya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, Jumat (24/5/2019 lalu. Berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, lima komisioner Bawaslu Kota Surabaya hadir sebagai terlapor.

Ketua DKPP RI, Harjono hadir langsung dengan memimpin sidang ini. Sementara di antara terlapor yang hadir adalah Hadi Margo Sambodo, Ketua Bawaslu Surabaya.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved