Breaking News:

Kabar Surabaya

Bawaslu Surabaya Pertimbangkan Pemanfaatan 8.500 Baliho APK Hasil Sitaan Sebagai Bahan Kerajinan

Rencananya, Bawaslu Surabaya akan menggunakan ribuan baliho tersebut sebagai bahan kerajinan. Namun akan berkoordinasi dahulu dengan Caleg dan Parpol.

suryamalang.com/Bobby Constantine Koloway
Tumpukan baliho bekas Alat Peraga Kampanye (APK) selama pemilu 2019 yang ada di halaman Bawaslu Surabaya. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya menyiapkan langkah alternatif untuk menggunakan baliho bekas Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu 2019. Rencananya, Bawaslu Surabaya akan menggunakan ribuan baliho tersebut sebagai bahan kerajinan.

Komisioner Bawaslu Surabaya, Usman mengatakan, pihaknya selama pemilu 2019 telah mengamankan 8.500 APK dengan berbagai bentuk dari peserta pemilu yang terindikasi melanggar regulasi pemasangan APK.

"Bukan hanya dari caleg (calon legislatif), namun juga dari Partai Politik dan APK pasangan calon presiden," kata Usman ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (22/7/2019).

Berbagai APK tersebut di antaranya ada yang berbentuk baliho hingga bendera. "Untuk baliho, mayoritas berukuran dua meter kali tiga meter, sedangkan untuk bendera 1 meter hingga 1,5 meter persegi," ungkap Usman.

Saat ini, ribuan APK tersebut terlihat menggunung di halaman Bawaslu Surabaya. Rencananya, pihaknya akan berkoordinasi dengan partai politik terkait langkah tindak lanjut penyelesaian APK ini.

Namun, sebelum melakukan koordinasi, pihaknya masih menunggu proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif yang saat ini masih berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami masih fokus menunggu putusan MK terlebih dahulu hingga awal Agustus nanti," katanya.

"Setelah putusan MK, kami akan konfirmasi dengan partai politik. Kalau membutuhkan, silakan diambil," katanya.

Sebaliknya, apabila partai parpol maupun caleg menyerahkan ke Bawaslu Surabaya, pihaknya membuka kemungkinan untuk berkerjasama kepada komunitas kerajinan daur ulang. Rencananya, APK tersebut akan dijadikan sebagai bahan kerajinan.

"Kami sudah ditawari oleh sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk menjadikan baliho tersebut sebagi bahan kerajinan. Misalnya, cenderamata berbahan daur ulang," katanya.

"Namun, kami menunggu surat pengajuan resminya. Sebab, ini harus benar-benar dijadikan bahan kerajinan. Jangan digunakan untuk hal lain," tegasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya menemukan 404 pelanggaran selama pelaksanaan pemilu 2019. Pelanggaran tersebut mayoritas terjadi selama penyelenggaraan kampanye 2019 pada periode Oktober 2018-April 2019.

"Kami meregistrasi laporan pelanggaran mulai saat kampanye hingga pasca pemungutan. Hasilnya, mayoritas memang dilakukan saat kampanye," kata Usman kepada Suryamalang.com, Minggu (21/7/2019).

Pada saat pelaksanaan kampanye, Bawaslu mencatat ada 388 pelanggaran. Dimana 384 di antaranya merupakan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) sedangkan sisanya pelanggaran selama kampanye.

Berdasarkan penjelasan Usman, regulasi pemasangan APK terdapat pada UU Pemilu maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018. Yang mana, di dalam pemasangannya dilarang dilakukan di tempat ibadah, gedung milik pemerintah, lembaga pendukung, hujan rumah sakit.

Termasuk juga pemasangan di pohon. "Misalnya, diikat dan ditaruh di pohon juga dilarang. Sosialisasi larangan sebenarnya merupakan domain partai politik, namun ternyata tak dilakukan. Sehingga, banyak yang caleg yang melanggar," jelasnya. 

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved