Malang Raya

DPRD Kota Malang Segera Sahkan Landasan Pembentukan Produk Hukum yang Baru

Sedangkan produk hukum yang berbentuk penetapan yaitu keputusan wali kota, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan.

DPRD Kota Malang Segera Sahkan Landasan Pembentukan Produk Hukum yang Baru
.
SURYAMALANG.COM | IG: @suryamalangcom 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Landasan pembentukan produk hukum Kota Malang akan segera diubah. Proses pembahasan tengah berlangsung di DPRD Kota Malang.

Dewan pun berharap, dalam waktu dekat, perubahan landasan pembentukan produk hukum itu bisa disahkan.

Juru bicara Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Pemerintahan Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Ahmad Subandiri mengatakan, selama ini Pemkot Malang masih mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004.

“Padahal sudah ada acuan baru, dan kita harus mengikuti itu," terangnya, Selasa (23/7/2019).

Dijelaskan Ahmad, fasilitasi hingga tingkat Provinsi Jawa Timur telah dilakukan. Dari hasil pembahasan, disepakati jika rancangan yang dibuat telah memenuhi persyaratan, baik formil maupun materil untuk dijadikan sebagai peraturan daerah.

"Dalam pembahasan, panitia khusus sepakat ranperda tersebut dijadikan sebagai Perda karena telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang diatur," katanya dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Dalam Membahas Ranperda Pemerintahan Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, perubahan landasan pembentukan produk hukum tersebut dilakukan berdasarkan pada aturan yang lebih tinggi. Di mana acuan produk hukum sebelumnya telah mengalami perubahan, dan daerah wajib menyesuaikan diri.

Dia menjelaskan, beberapa poin perubahan yang diatur di dalam Ranperda terbaru tersebut salah satunya berkaitan dengan pengesahan produk hukum menjadi aturan daerah. Seperti konsultasi dan harmonisasi yang wajib dikakukan dalam setiap pembentukan produk hukum.

"Jadi dulu itu setelah pendapat akhir fraksi Ranperda ditandatangi dan Wali Kota melanjutkan dengan sambutan. Tapi saat landasan itu diubah, maka setelah pendapat akhir fraksi akan ada pendapat akhir wali kota. Kemudian Ranperda disahkan sebagai Perda," terangnya.

Produk hukum daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Produk hukum daerah terdiri dari dua bentuk, yaitu berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan yaitu Perda maupun peraturan wali kota, dan peraturan DPRD.

Sedangkan produk hukum yang berbentuk penetapan yaitu keputusan wali kota, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD. 

 

Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved