Gubernur Khofifah Gandeng Kiai NU Perkuat Benteng Jawa Timur Melawan Radikalisme dan Intoleransi

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama jajaran kiai NU di Jawa Timur kian merapatkan barisan guna melawan gelombang radikalisme dan intoleransi di segala lini di Jawa Timur.

Secara khusus, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama para kiai PWNU Jatim bertemu dalam silaturahmi hangat, Selasa (23/7/2019), guna membahas langkah-langkah melawan gerakan redikalisme dan intoleransi yang menjadi musuh bersama keutuhan NKRI.

Pasalnya, dari berbagai data rasa intoleransi di kalangan millenial kian menguat menjadi ancaman bagi kesatuan bangsa. Begitu juga dengan radikalisme. Oleh sebab itu, sebagaiamana dijelaskan Khofifah usai pertemuan, hal tersebut yang harus terus ditangkal khususnya dari pintu lembaga pendidikan, forum keagamaan, dan juga di lembaga pesantren dan sekolah.

"Kita membutuhkan penguatan strong partneship terutama dengan elemen strategis yang mempunyai signifikansi dan daya ungkit di banyak lini," kata Khofifah.

Menurutnya, dalam forum tersebut sangat banyak disampaikan kiai bagaimana bisa membangun harmoni di lingkungan kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam rangka melakukan gerakan mereduksi intoleransi dan radikalisme di Jatim dalam sebuah mekanisme kehidupan yang harmoni.

"Kalau penetrasi radikalisme tentu yang paling kuat adalah lewat pendidikan dan yang terbukti memberikan kekuatan untuk memberikan pagar intoleransi adalah di pesantren," kata gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini.

Maka dari itu, ia berharap bersama para kiai NU ini di masyarakat nantinya turut dibangun penguatan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan juga saling menghormati.

Hal tersebut senada dengan pikiran Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuqi Mustamar. Pimpinan Pondok Pesantren Sabiilul Rosyad, Gasek, Malang itu menyebutkan, radikalisme harus dilawan dari segala lini.

"Makanya kita usulkan, ada mekanisme khusus lah saat memilih kepala sekolah, memilih pejabat, memilih pimpinan, jangan sampai pemikirannya mengandung radikalisme, intoleransi, karena itu juga berbahaya," katanya.

Tidak hanya itu, menurutnya, penyebaran radikalisme bukan hanya dilakukan di lembaga pendidikan. Melainkan juga di kalangan profesional dan bahkan pemerintah.

"Kita tidak mungkin mengusulkan kalau kita tidak tahu sendiri. Misalnya ada fulan (penyebar radikalisme) di dinas ini, di Rumah Sakit ini, harus di segala lini ikut waspada ikut membentengi," tutur KH Marzuki Mustamar.