Kabar Kediri

Dapat Predikat Kota Layak Anak, Kota Kediri Harus Lindungi Anak Dari Bahaya Gadget

Keberhasilan Kota Kediri mempertahankan predikat Kota Layak Anak tingkat Madya harus dibarengi dengan upaya melindungi anak dari dampak negatif gadged

Dapat Predikat Kota Layak Anak, Kota Kediri Harus Lindungi Anak Dari Bahaya Gadget
Ist
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise memberikan penghargaan kepada Sumedi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri di Hotel Four Point Makassar, Selasa (23/7/2019). 

SURYAMALANG.COM, KEDIRI - Keberhasilan Kota Kediri mempertahankan predikat Kota Layak Anak tingkat Madya harus dibarengi dengan upaya melindungi anak dari dampak negatif dari maraknya penggunaan gadget di kalangan anak-anak.

Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Kediri berharap, Pemkot Kediri mampu mendapatkan solusi atas salah satu problematika yang dihadapi orangtua terkait maraknya penggunaan gadget dikalangan anak-anak.

"Gadget merupakan produk milenial laksana pisau bermata dua. Satu sisi gadget diperlukan, namun disisi lain penggunaan gadget juga berdampak negatif," ungkap Ulul Hadiyin, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Kediri kepada Suryamalang.com, Kamis (25/7/2019).

Dijelaskan Ulul Hadiyin, salah satu dampak negatif dari penggunaan gadget dalam proses tumbuh kembang anak seperti kecanduan game online, akses situs -situs pornografi dan kekerasan.

Diharapkan, untuk antisipasi maraknya fenomena yang tidak ramah anak tersebut dibutuhkan kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak yaitu orang tua, sekolah, masyarakat dan negara (pemerintah).

Diungkapkan Ulul Hadiyin, YLPA Kediri bersama Pemerintah Kota Kediri telah menginisiasi gerakan-gerakan partisipatif di masyarakat tentang edukasi penggunaan gadget bagi anak-anak.

Di berbagai kampung atau RT sudah melakukan gerakan pendampingan belajar anak dan pembatasan penggunaan gadget pada jam-jam tertentu mulai pukul 18.00 WIB hingga  20.00 WIB.

Namun gerakan yang telah berjalan dua tahun ini masih belum berjalan optimal. "Ketentuan itu belum berjalan secara terstruktur, sistematis dan massif pada semua RT, RW dan kampung di Kota Kediri," ungkapnya.

Sehingga YLPA Kediri mendorong Pemkot Kediri untuk membuat regulasi berupa peraturan atau instruksi Walikota yang berisi tentang upaya-upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak khususnya melalui pendidikan informal.

Hadi berharap, isi regulasi Walikota memerintahkan Lurah untuk melakukan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam rangka upaya pengembangan kampung peduli pendidikan.

Halaman
12
Penulis: Didik Mashudi
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved