Breaking News:

Kabar Trenggalek

Kisah 128 Pasangan Terpaksa Nikah Siri Pada 1990-an, Kini Ikuti Bupati Ngunduh Mantu di Trenggalek

Mereka adalah pasangan yang selama ini menikah namun belum mencatatkan pernikahannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

aflahul abidin
ISTRI BUPATI - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini, mengikuti prosesi Bupati Ngunduh Mantu di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Kamis (25/7/2019). 

SURYAMALANG.COM, TRENGGALEK – Sebanyak 128 pasangan suami-istri di Trenggalek melegalkan pernikahannya dalam acara Bupati Ngunduh Mantu di Kecamatan Dongko, Trenggalek, Kamis (25/7/2019).

Mereka adalah pasangan yang selama ini menikah namun belum mencatatkan pernikahannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Target kami 125 pasangan. Tapi yang daftar 143. Yang bisa dinikahkan 128 pasangan. Sisanya tidak memenuhi syarat. Seperti tidak menghadirkan saksi dan sejenisnya,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek Ratna Sulistyowati.

Para pasangan itu sebagian besar berasal dari Kecamatan Dongko. Data sementara yang dimiliki Dinsos, sekitar 500 pasangan di kecamatan itu belum mencatatkan pernikahan secara resmi sesuai aturan di Tanah Air.

Mereka tercatat menikah di sekitar tahun 1990. Menurut Ratna, saat itu ada masalah kekosongan buku nikah di daerah tersebut sehingga banyak masyarakat yang akhirnya memutuskan untuk nikah siri.

SURYAMALANG.COM | IG: @suryamalangcom
SURYAMALANG.COM | IG: @suryamalangcom (.)

Setelah dinikahkan secara resmi, pasangan itu ke Kantor Urusan Agama. Setelah itu, mereka juga akan langsung mendapatkan buku nikah dan Kartu Keluarga (KK). Anak-anak mereka juga langsung mendapatkan Akta Kelahiran.

“Jika pernikahan tidak dicatatkan, sang istri dan anak bisa dirugikan. Sang istri tidak bisa menuntut apa-apa ketika bercerai. Sang anak juga tidak bisa mendapat dokumen kependudukan. Selain itu, ketika mereka butuh bantuan dari pemerintah, bantuan tidak bisa disalurkan karena mereka tidak punya administrasi kependudukan,” paparnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek Novita Hardini mengatakan, langkah itu sebagai salah satu bentuk kepedulian pemkab dalam melindungi setiap warga. Mereka berhak untuk mendapat administrasi kependudukan.

"Harapan saya acara ini bisa memotivasi seluruh warga untuk mengedukasi masyarakat, di tetangganya, di anak-anaknya, di keluarganya agar tidak lagi menikah hanya secara agama atau nikah siri maksudnya, tapi harus ada surat-surat hukumnya," terangnya.

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved