Malang Raya

Wali Kota Malang Sutiaji Anggarkan Rp 400 Juta untuk Modifikasi Dua Bus Malang City Tour (Macito)

Wali Kota Malang Sutiaji menganggarkan dana Rp 400 huta guna memodifikasi kembali dua Bus Malang City Tour (Macito).

Wali Kota Malang Sutiaji Anggarkan Rp 400 Juta untuk Modifikasi Dua Bus Malang City Tour (Macito)
Hayu Yudha Prabowo
BERHENTI BEROPERASI - Dua bus tingkat dua, Malang City Tour (Macito) dikandangkan di halaman samping Stadion Gajayana Malang, Kamis (8/8/2019). Bus milik Pemkot Malang yang dilaunching akhir 2014 ini berhenti beroperasi per Agustus 2019 karena tidak mempunyai STNK. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Wali Kota Malang Sutiaji menganggarkan dana Rp 400 huta guna memodifikasi kembali dua Bus Malang City Tour (Macito).

Proses modifikasi itu dilakukan, karena selama ini Macito tidak sesuai dengan Ketentuan dari Menteri Perhubungan.

Untuk itu, Sutiaji akan merubah konsep desain Macito dengan memangkas bodi bus dan mengubah desain Bus Macito.

"Nanti tingginya akan kami pangkas, panjangannya juga akan kami kurangi. itu sesuaikan nanti dengan aturan yang ada," ucapnya kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (14/8/2019).

Sejak diluncurkan pada Desember 2014 silam, bus Macito memang telah dilarang beroperasi oleh Dinas Perhubungan Kota Malang maupun oleh Kemenhub.

Hanya saja, melihat permintaan yang tinggi dari masyarakat membuat Pemerintah Kota Malang akhirnya nekat mengoperasikan bus dua tingkat tersebut.

Sutiaji mengatakan, bahwa pihaknya kini akan menata kembali Bus Macito agar bisa beroperasi kembali.

"Kami meluruskan, Macito ini bukan kami hentikan, tapi akan kami modifikasi sesuai regulasi yang ada. Kasus ini sama seperti di Bandung. Jadi akan kami modifikasi kembali dan kami tata kembali," tandasnya.

Seperti diketahui, bus yang memiliki 40 tempat duduk itu tak beroperasi lagi lantaran tidak sesuai dengan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan.

Di dalam SRUT tersebut berisi tentang spesifikasi rancang bangun suatu kendaraan, yang meliputi panjang, lebar dan tinggi suatu kendaraan.

Apabila tidak bisa memenuhi aturan SRUT, maka surat-surat seperti STNK, BPKB tidak akan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved