Citizen Reporter

OPINI - Jokowi Mesti Tempuh Dua Babak Berikut sebelum Benar-benar Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan

IBU KOTA INDONESIA - Yogyakarta (1946); Bireuen, Aceh (1948); Bukittinggi, Sumatera Barat (1948); Yogyakarta lagi (1949); dan Jakarta (1950).

OPINI - Jokowi Mesti Tempuh Dua Babak Berikut sebelum Benar-benar Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan
Biro pers setpres
Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu lokasi calon Ibu Kota baru, Selasa (7/5/2019). 

Dua babak yang mesti dilalui Jokowi sebelum benar-benar memindahkan ibu kota ke Kalimantan: Analisis hukum

OLEH: Ari Wirya Dinata, dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu 

Ari Wirya Dinata
Ari Wirya Dinata (theconversation.com)

Wacana pemindahan ibu kota Indonesia semakin menguat. Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada awal Agustus 2019 mengatakan bahwa ibu kota negara baru akan terletak di salah satu provinsi di Pulau Kalimantan.

Rencana Jokowi ini baru saja dicetuskan pada April 2019 lalu, namun pemerintah sudah merencanakan persiapan lokasi dimulai pada 2020 dengan target pemindahan paling cepat pada 2024.

Pemindahan ibu kota negara adalah kebijakan yang besar. Memindahkan ibu kota negara bukan semata perkara kehendak presiden dan cukup didukung kajian karena diperkirakan akan memakan dana sekitar Rp 466 triliun–sebagian berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang rakyat, pemindahan ibu kota harus berdasarkan dan sesuai hukum.

Secara yuridis, tentu saja ini bukan perkara yang mudah. Namun, Jokowi tampaknya cukup percaya diri mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena koalisi pendukung pemerintah menguasai hampir 60 persen suara di parlemen.

Padahal, secara yuridis Jokowi harus melakukan banyak hal. Pertama, ia harus memastikan ada undang-undang (UU) sebagai landasan hukum untuk pindah. Kedua, pemerintah juga harus mengupayakan perubahan UU terkait letak ibu kota negara.

Pindah Ibu Kota Negara hanya Menduplikasi Penyakit Kronis yang Dihadapi Jakarta

https://facebook.com/suryamalang.tribun | SURYAMALANG.COM | IG: @suryamalangcom
https://facebook.com/suryamalang.tribun | SURYAMALANG.COM | IG: @suryamalangcom (.)

Membuat UU baru

Dalam melaksanakan pemindahan ibu kota, pemerintah harus mempunyai landasan hukum dengan membentuk UU khusus untuk rencana itu karena pelaksanaannya juga akan menggunakan APBN.

Halaman
1234
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved