Malang Raya

Alasan DPMD Kabupaten Malang Majukan Pelantikan 269 Kades Terpilih Hasil Pilkades Serentak 2019

"Dokumen RPJMDesa adalah dokumen wajib yang dimiliki pemerintahan desa. Fungsinya sebagai pedoman dalam pembangunan di wilayah kades masing-masing," j

Alasan DPMD Kabupaten Malang Majukan Pelantikan 269 Kades Terpilih Hasil Pilkades Serentak 2019
Erwin
Salah satu peserta Pilkades Serentak di Kabupaten Malang 2019. 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Kepastian pelantikan 269 kepala desa terpilih hasil Pilkades Serentak 2019 menemui titik terang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang menyebut pelantikan kades terpilih dilakukan pada 29 Agustus 2019.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Suwadji menerangkan, jadwal tersebut maju lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, yang dijadwalkan pada bulan Oktober 2019. Ada alasan mengapa pelantikan ini maju lebih cepat.

"Pelantikan diajukan karena kades terpilih bisa fokus menyusun menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) sebagai perwujudan dari visi dan misi para kades lebih awal," beber Suwadji.

Suwadji menambahkan, selain RPJMDesa, dokumen lain seperti dokumen rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa) dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun 2020 juga menjadi pekerjaan rumah bagi kades terpilih.

"Dokumen RPJMDesa adalah dokumen wajib yang dimiliki pemerintahan desa. Fungsinya sebagai pedoman dalam pembangunan di wilayah kades masing-masing," jelasnya.

Suwadji menambahkan, proses penyusunan berbagai dokumen tersebut butuh waktu dan ketelitian.

"Diwajibkan selesai di akhir tahun ini. Makanya, pelantikan Kades Terpilih kami majukan," ungkap Suwadji.

Di sisi lain, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang menyebut seluruh aduan keberatan hasil Pilkades Serentak 2019, tak bisa mempengaruhi tahapan berikutnya.​ Yakni, penetapan calon kepala desa terpilih. Ada 9 pengaduan keberatan hasil Pilkades Serentak.

"Dari pengaduan keberatan itu oleh Plt Bupati Malang, Sanusi​ sudah dijawab. Dari 9 pengaduan itu, tidak mempengaruhi tahapan berikutnya, yakni proses pengesahan calon terpilih," beber Suwadji.

Suwadji menambahkan, jawaban Plt Bupati Malang merujuk pada Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa (pilkades) yang direvisi dalam Perbup Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pilkades. Ia menegaskan sleluruh proses pelaksanaan Pilkades serentak telah dilakukan sesuai regulasi.

"Seluruh prosesnya dilakukan sesuai tahapan. Panitia sudah menetapkan calon yang terpilih, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sudah mengajukan calon terpilih ke bupati. Tahapan saat ini proses penetapan SK (Surat keputusan) hingga nanti pelantikan," jelas Suwadji.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved