Malang Raya

Roda Pemerintahan di Pemkab Malang Tak Terganggu Meskipun Posisi Wakil Bupati Malang Kosong

Roda pemerintahan di Pemkab Malang tidak terganggu meskipun posisi wakil bupati Malang kosong.

Roda Pemerintahan di Pemkab Malang Tak Terganggu Meskipun Posisi Wakil Bupati Malang Kosong
SURYAMALANG.COM/Sylvianita Widyawati
Plt Bupati Malang Sanusi saat di aula Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (UB) Malang beberapa waktu lalu. 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Roda pemerintahan di Pemkab Malang tidak terganggu meskipun posisi wakil bupati Malang kosong.

Sampai saat ini belum ada kejelasan sosok yang akan mengisi posisi tersebut.

Di sisi lain, Sanusi masih menyandang status sebagai Plt Bupati Malang, dan belum juga dilantik sebagai bupati definitif.

“Ada wakil bupati atau tidak, sepanjang pengorganisasiannya di Pemkab Malang itu bagus ya tidak ada problem,” ujar Didik Gatot Subroto, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang kepada SURYAMALANG.COM, Senin (19/8/2019).

Menurut Didik, fungsi wakil dalam kepemimpinan daerah adalah memperingan kinerja bupati.

Meskipun tidak ada wakil, bupati masih punya sekretaris daerah, kepala dinas, camat dan kepala desa yang siap menjalankan roda pemerintahan.

“Artinya selama itu berjalan baik ya tak ada masalah. Namun, dalam struktur kepemimpinan ada bupati dan wakil bupati.”

“Seyogyanya kalau wakil itu ada, akan membantu kinerja bupati dalam melaksanakan tugas,” jelas Didik.

Didik menerangkan kewenangan sepenuhnya dalam usulan nama wakil bupati adalah pada partai pengusung.

Skemanya, partai pengusung mengajukan nama kepada bupati, kemudian bupati akan menyampaikannya ke Kementrian Dalam Negeri.

Setelah itu, ada tanggapan mendagri kemudia turun surat.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko menyebutkan parpol pengusung harus bergerak cepat untuk menentukan nama wakil bupati Malang setelah bupati Malang definitif ditetapkan.

Selanjutnya parpol pengusung menyerahkan nama itu ke bupati, dan diteruskan ke DPRD.

“Kalau molor sampai bulan September, akan sulit. Tidak bisa lagi. Karena DPRD kemungkinan seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah pelantikan dewan yang baru masih harus menyusun tata tertib dan juga belum terbentuknya pimpinan DPRD secara definitif pula.”

“Kalau sampai akhir Agustus 2019 tidak ada pengajuan nama, kemungkinan jabatan wakil bupati Malang kosong,” ujar​ Sasongko.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved