Breaking News:

Citizen Reporter

OPINI - Peraturan Jokowi Menabrak UU No 34/2004 dan Semangat Reformasi

Perpres Jokowi yang bisa tempatkan perwira TNI di kementerian berbenturan dengan UU dan semangat reformasi

Editor: yuli
Instagram/Jokowi
Presiden Joko Widodo alias Jokowi. 

Padahal, pengembalian militer pada tugas pokok dan fungsi utamanya sebagai alat negara di bidang pertahanan adalah demi menciptakan tentara yang profesional dan tangguh.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam petisinya yang berjudul “Restrukturisasi dan Reorganisasi TNI Tidak Boleh Bertentangan dengan Agenda Reformasi TNI” juga menolak wacana ini.

Menurut mereka, penempatan TNI aktif pada jabatan-jabatan sipil dapat mengembalikan unsur doktrin Dwi Fungsi ABRI, tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI, dan mengganggu tata kelola sistem pemerintahan yang demokratis.

Wacana perpres ini membuka peluang mundurnya TNI seperti Orde Baru dulu, meskipun tidak atau belum sampai pada derajat yang sama.

Jangan mundur ke masa lalu

Kalau pun ingin mengatasi penumpukan perwira tanpa jabatan, ada cara lain yang dapat digunakan ketimbang memaksakan memasukkan perwira aktif ke jabatan sipil.

Untuk mengurangi jumlah perwira aktif yang tidak memiliki jabatan seharusnya solusi-solusi yang diberikan jangan sampai menimbulkan kontroversi, apalagi menyebabkan kemunduran dalam reformasi militer.

Aspek-aspek perekrutan pun bisa dibenahi. Misalnya menerapkan sistem promosi jabatan berdasarkan kompetensi.

Jangan sampai hanya demi jabatan, TNI menodai tujuannya menjadi tentara yang profesional, terlatih, terdidik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan demokratis seperti yang diamanatkan UU. The Conversation

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved