Kabar Surabaya

KPU Surabaya Minta Penundaan Pelantikan Ratih Retnowati sebagai Anggota DPRD dari Demokrat

Ratih Retnowati, Wakil Ketua DPRD Surabaya periode 2014-2019 yang terpilih kembali. Politisi Partai Demokrat itu berstatus tersangka korupsi.

KPU Surabaya Minta Penundaan Pelantikan Ratih Retnowati sebagai Anggota DPRD dari Demokrat
nuraini faiq
Ratih Retnowati, Wakil Ketua DPRD Surabaya periode 2014-2019 yang terpilih kembali untuk periode 2019-2024. Saat ini, politisi Partai Demokrat itu berstatus tersangka korupsi di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - KPU Surabaya mengajukan permohonan penundaan pelantikan terhadap Ratih Retnowati sebagai anggota DPRD Surabaya.

Ratih Retnowati adalah Wakil Ketua DPRD Surabaya periode 2014-2019 yang terpilih kembali untuk periode 2019-2024. Saat ini, politisi Partai Demokrat itu berstatus tersangka korupsi di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya.

Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Surabaya, Suprayitno, mengungkapkan, surat permohonan penundaan pelantikan tersebut sudah diajukan kepada Gubernur Jawa Timur pada 20 Agustus 2019.

"Tanggal 20 Agustus kami (KPU Surabaya) ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya untuk mengkonfirmasi status Ratih Retnowati. Kami memberikan surat," ucap Suprayitno, Jumat (23/8/2019).

Pada tanggal yang sama, kejaksaan menerbitkan surat yang menerangkan status tersangka Ratih Retnowati.

"Dari situ, sore harinya KPU Surabaya melayangkan surat kepada Gubernur Jatim melalui Wali Kota Surabaya perihal penundaan pelantikan," lanjut Nano, sapaan akrab Suprayitno.

Ratih Retnowati dari Demokrat Surabaya Tetap Dilantik Meski Berstatus Tersangka Korupsi

https://facebook.com/suryamalang.tribun | SURYAMALANG.COM | IG: @suryamalangcom
https://facebook.com/suryamalang.tribun | SURYAMALANG.COM | IG: @suryamalangcom (.)

Usulan penundaan pelantikan tersebut menindaklanjuti Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 pasal 33 ayat 4.

Pasal itu menyebutkan, jika ada calon terpilih anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, KPU menyampaikan usulan penundaan pelantikan disertai dokumen pendukung kepada gubernur melalui bupati/walikota sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Jadi lewenangan KPU sebatas mengusulkan penundaan pelantikan. Jikalau yang bersangkutan (Ratih) masih dilantik, itu sudah bukan ranah kami," ucapnya. Sofyan Arif Candra Sakti

Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved