Gernas Revolusi Mental ke Kampus UB Malang, Serukan Pembangunan Manusia Inklusif

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK) melakukan goes to campus terkait gerakan nasional revolusi mental dalam pembangunan manusia inklusif, Selasa (27/8/2019) di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan KemenkoPMK, Sonny Harry B Harmadi menyatakan memilih kampus karena bisa melakukan getok tular agar tak ada perlakuan diskriminatif pada masyarakat. Usai kuliah tamu, juga akan kelas-kelas pararel yang membahas topik-topik yang telah ditentukan panitia.

"Pembangunan yang berkualitas itu yang tidak diskriminatif, yang inklusif. Sehingga bisa mengajak seluruh komponen masyarakat termasuk pada anak-anak yang tidak diinginkan atau anak-anak yang dipenjara," jelas Harry pada wartawan. Sehingga pihaknya menggandeng kampus agar mereka yang juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama.

Seperti bekerja dan belajar. Peran kampus di lini ini bisa lewat tridarma perguruan tingginya seperti di penelitian dan pengabdiannya. Tujuannya agar mereka bisa berdaya termasuk dengan menyediakan sarana prasarana yang mendukung sehingga mandiri. Tema gerakan nasional ini adalah Menuju Indonesia Inklusif Setara, Semartabat.

Direktur Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jatim, Anwar Solihin menambahkan kegiatan bertujuan memperkenalkan gerakan inklusi sosial dan praktik baik dan mengajak para peserta untuk berperilaku inklusif dan lebih peduli terhadap kelompok termarginalkan sekaligus menggali potensi untuk memperluas gerakan inklusi sosial bersama dengan civitas akademika.

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan dalam aplikasinya, Pemkot Malang menyatakan kebijakan Kota Malang antara lain memberi perhatian pada penyetaraan gender dan kaum rentan. "Mereka yang kurang harus dikuatkan," kata Sutiaji.

Ia mencontohkan perhatian pada disabilitas tuna netra sehingga bisa ke puskemas yang khusus menangani itu. Mereka juga bisa mandiri minum obat. Antara lain karena inovasi itu mendapat penghargaan dari presiden.

"Ini sebagai upaya tidak melakukan kebijakan disparitas," tandasnya. Tak hanya untuk anak disabilitas, juga akan menguatkan anak-anak yatim piatu sosial atau anak-anak yang dibuang orangtuanya sehingga tidak diketahui siapa ayah ibunya seperti yang di liponsos. "Mereka harus ada penguat identitasnya. Sebab di akte kelahiran nanti kan harus ada nama ayah ibunya," ujarnya. Karena itu harus ada yang mengasuhnya.