Breaking News:

Kabar Madiun

Sumur P2T Bantuan Pemerintah Mangkrak, Kaum Tani Madiun Keluarkan Biaya Lebih untuk Mengairi Sawah

#MADIUN - Setiap petani yang menggunakan sumur tersebut dikenakan biaya Rp 40.000/jam untuk membayar tagihan listrik.

rahadian bagus
Sumur P2T bantuan Pemerintah Kota Madiun, yang mangkrak. 

#MADIUN - Setiap petani yang menggunakan sumur tersebut dikenakan biaya Rp 40.000/jam untuk membayar tagihan listrik.

SURYAMALANG.COM, MADIUN - Sejumlah sumur proyek pengembangan air tanah (P2T) di Kota Madiun mangkrak, tidak dapat difungsikan. Padahal, seharusnya sumur bertenaga listrik ini dapat membantu petani memenuhi kebutuhan air saat masa tanam pada musim kemarau.

Satu di antara sumur P2T yang mangkrak berada di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Sumur yang berada di tengah areal sawah warga itu dibangun sekitar tahun 2017.

Pantauan di lokasi, bangunan sumur bercat biru tersebut masih dalam kondisi terawat. Hanya saja, lahan di sekitarnya banyak ditumbuhi rumput liar, karena jarang digunakan.

Di belakang bangunan sumur instalasi listrik PLN dan meteran listrik atau kWh meter. Sementara di bagian samping bangunan, terdapat pipa berdiameter sekitar 15 cm yang mengalirkan air dari dalam sumur ke irigasi pertanian.

Informasi yang dihimpun, setidaknya ada tujuh sumur P2T di Kota Madiun yang mangkrak. Padahal seharusnya, sumur tersebut dapat meringankan beban para petani saat masa tanam pada musim kemarau.

Pengurus Kelompok Tani Lestari Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kasno (50) mengatakan sudah lebih dari setahun sumur bantuan dari Pemkot Madiun itu mangkrak. Hal ini karena daya listrik yang dipasang terlalu rendah, sehingga tidak kuat untuk mengoperasikan pompa listrik.

"Uji coba sumur dalam itu pertama kali dilakukan Agustus 2017. Saat itu ya difungsikan petani karena sudah masuk musim kemarau," katanya, Selasa (26/8/2019) siang.

Sumur tetsebut sempat dapat digunakan ketika masih menggunakan meteran pascabayar. Pada saat itu sumur masih difungsikan para petani dan dayanya memadai untuk menghidupkan pompa mesin sumur yang memiliki daya 22.000 kVA.

Dalam sebulan, rata-rata Kelompok Tani Lestari membayar tagihan listrik sebesar Rp4,5 juta. Uang tersebut diambilkan dari biaya para petani yang menggunakan sumur itu.

"Setiap petani yang menggunakan sumur tersebut dikenakan biaya Rp40.000/jam untuk membayar tagihan listrik," katanya.

Tetapi, muncul masalah saat musim penghujan tiba. Petani tetap harus membayar abonemen atau biaya langganan listrik senilai Rp2,2 juta per bulan meski tidak digunakan.

"Ya petani keberatan. Masa mesin sumur tidak digunakan tetap disuruh bayar abonemen listrik Rp 2,2 juta. Dua bulan awal, kami sanggup membayarnya. Tetapi setelah itu, kami tidak sanggup membayar," katanya.

Hingga akhirnya, petani sepakat untuk mengganti meteran listrik pascabayar dengan meteran listrik menggunakan token. Tujuannya, mereka dapat membayar dan menggunakan pada saat membutuhkan saja.

Selanjutnya, mesin kWh yang awalnya menggunakan sistem pascabayar diganti dengan mesin prabayar atau token listrik. Namun, daya yang dipasang petugas PLN hanya 16.500 kVA, padahal mesin pompa tersebut berdaya 22.000 kVA.

Kurangnya daya listrik menyebabkan mesin pompa tidak dapat menyala. Daya listrik yang sebesar 16.500 kVA tersebut hanya mampu menyalakan mesin pompa beberapa detik saja, setelah itu mati.

Kini, para petani terpaksa kembali menggunakan pompa diesel. Petani harus mengeluarkan biaya Rp2 juta untuk mengairi lahan sawah mereka seluas satu kotak, selama musim tanam.

Padahal, jika mereka menggunakan sumur P2T , mereka hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp1 juta/kotak.

"Menggunakan sumur P2T ini lebih murah, karena untuk lahan satu kotak hanya waktu satu jam saja sudah penuh sawahnya. Tapi kalau menggunakan sumur diesel, bisa butuh waktu tiga sampai empat jam baru bisa penuh air sawahnya," ujarnya.

Kasno mengatakan, para petani di desanya kecewa dengan kondisi sumur yang mangkrak tersebut. Sebab, sumur P2T itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air para petani.

Kasno berharap pemerintah bisa memberikan solusi atas permasalahan ini. Sehingga sumur P2T yang mangkrak itu bisa segera digunakan petani. Terlebih saat musim kemarau seperti sekarang.

"Mungkin bisa saja pompanya diganti dengan yang lebih kecil. Supaya daya yang serkarang ini kuat. Sumur ini sangat membantu para petani," ujar bendahara Kelompok Tani Lestari ini.

Hal senada disampaikan petani di Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Lamidi (52). Saat musim kemarau seperti sekarang, air menjadi barang mahal.

Ayah dua anak ini berharap, sumur P2T yang dibangun dengan biaya yang tidak murah itu dapat kembali difungsikan. "Tolong pak Walikota, Dinas Dinas Pertanian, supaya sumur P2T ini dapat difungsikan kembali," katanya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, Muntoro Danardono ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa sumur tersebut memang sudah lama tidak difungsikan. Ia mengatakan, sumur tersebut dibangun pada 2016 menggunakan dana DAK dari Kementrian Pertanian.

Muntoro menuturkan, permasalahan sumur P2T tersebut sudah dimusyawarahkan dengan pihak terkait. Rencananya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun akan mengusulkan anggaran perbaikan sumur P2T tersebut dari anggaran tahun 2020.

"Optimalisasinya nanti pada tahun 2200, apakah nanti diganti sibelnya (mesin pompa) yang lebih kecil dayanya, atau nanti diganti dengan mesin disel, jadi nggak pakai meteran," katanya.

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved