Malang Raya

Jatim Masih Punya 361 Desa Tertinggal, Khofifah Ajak Entaskan Seluruhnya Tahun 2020

Berdasarkan Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan Kementerian Desa tahun ini, masih ada sebanyak 361 desa di Jawa Timur yang berstatus tertinggal.

Jatim Masih Punya 361 Desa Tertinggal, Khofifah Ajak Entaskan Seluruhnya Tahun 2020
Fatimatuz Zahro
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat membuka acara Temu Ilmiah Nasional Jawa Timur 2019 yang diselenggarakan di Region Park Hotel, Malang, Selasa (3/9/2019) malam. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengakui masih punya pekerjaan besar meski Jatim dinyatakan bebas dari daerah tertinggal dengan naiknya status Bangkalan, Sampang, Bondowoso, Situbondo menjadi daerah tidak tertinggal. 

Berdasarkan Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan Kementerian Desa tahun ini, masih ada sebanyak 361 desa di Jawa Timur yang masih berstatus tertinggal.

Karena itu ia mengajak agar Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Timur menyediakan data-data penelitian yang akan menjadi GPS bagi Pemprov Jawa Timur mengentaskan 361 desa tertinggal tersebut.

"Berdasarkan Indeks Desa Membangun, di Jatim masih ada 361 desa yang tertinggal. Memang ada 1.208 yang sudah turun. Tapi masih ada 361 desa yang mejadi PR kita," kata Khofifah saat membuka acara Temu Ilmiah Nasional Jawa Timur 2019 yang diselenggarakan di Region Park Hotel, Kota Malang, Selasa (3/9/2019) malam.

Di depan puluhan peneliti, akademisi dari seluruh Jawa Timur, Khofifah menegaskan agar Balitbang bisa menjadi penyedia data untuk mengatasi masalah desa tertinggal.

"Kalau saya usul mari kita menargetkan 2020 adalah masa graduasi kita untuk mengentaskan 361 desa tersebut dari status tertinggal," ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan mantan Menteri Sosial ini, saat ini data data penelitian yang ada belum cukup mendetail. Misalnya Jawa Timur dalam empat tahun terakhir hanya bisa menurutkan kemiskinan kurang dari satu persen.

Sedangkan berdasarkan rilis BPS Jatim Juli lalu dalam enam bulan terakhir angka kemiskinan bisa diturunkan sebesar 0,78 persen. Apa yang menyebabkan penurunan kemiskinan lebih signifikan harus dijelaskan dengan data yang detail dan rigid.

Sehingga bisa dijadikan pedoman dalam melakukan langkah maksimalisasi penurunan kemiskinan di Jawa Timur.

"Kemiskinan desa Jawa Timur 14,43 persen. Sedangkan kemiskinan kota di Jawa Timur 6,8 persen. Artinya ada ketimpangan. Belum soal ketimpangan utara dan selatan," ucapnya.

Khofifah juga menyebutkan kasus lain yang spesifik yang juga butuh kajian dan penelitian. Misalnya di Kabupaten Bojonegoro, daerah ini menempati urutan ke 9 daerah berstatus sosial terendah di Jawa Timur.

Namun Kabupaten Bojonegoro juga memiliki pertumbuhan ekonomi 10.2 persen. Angka pertumbuhan ekonomi itu lebih tinggi dari rata-rata nasional dan Jawa Timur.

Begitu juga kasus di Nganjuk dan Ngawi. Ada industri yang sejatinya membutuhkan 2.500 tenaga kerja. Namun yang berhasil terpenuhi hanya 1.700 tenaga kerja. Tapi saat musim panen yang tersisa tenaga kerjanya yang masuk kerja hanya 300 orang saja.

Dibutuhkan adanya data data penelitian terkait masalah tersebut sehingga bisa menjadi dasar dan bekal dalam memberikan intervensi dari masalah tersebut.

"Saya ingin mengajak kita semua untuk solve the problem. PR ini akan jadi pengganggu karena semestinya bisa menyejahterakan mereka," tegas Khofifah.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved