Breaking News:

Universitas Brawijaya Malang

Sekjen Saber Pungli Masuk Kampus UB Malang, Sebut Terima 37 Ribu Pengaduan

Irjen Pol Widiyanto Poesoko, Sekjen Saber Pungli membeber data jumlah pengaduan masyarakat sebanyak 37.000 sejak 20 Oktober 2016 sampai Juni 2019.

sylvianita widyawati
Pemasangan pin tolak pungli dari Sekjen Saber Pungli Irjen Pol Widiyanto Poesoko pada Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Rektor UB Malang dan pejabat lainnya, Kamis (5/9/2019). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli masuk kampus Universitas Brawijaya (UB) Malang di Gedung Widyaloka, Kamis (5/9/2019).

Irjen Pol Widiyanto Poesoko, Sekjen Saber Pungli membeber data jumlah pengaduan masyarakat sebanyak 37.000 sejak 20 Oktober 2016 sampai Juni 2019.

"Baru 12.000 yang ditindaklanjuti dan sebanyak 13.000 masih belum," jelas Widiyanto kepada suryamalang.com usai kegiatan sosialisasi. Alasannya karena personilnya kurang.

"Kami kan dalam bentuk badan kecil tapi harus menangani ribuan," jelas dia. Sehingga penanganan dilakukan pemilihan. Menurutnya, laporan masuk bukan hanya soal pungli tapi juga hutang piutang tanah, kasus perceraian dll.

Dari sisi wilayah, paling banyak pengaduan dari Jawa Barat, Jatim dan Sumatera Utara. Hal yang dilaporkan mulai pembuatan dokumen, pembuatan sim, stnk, sertifikat, kapal pertambangan dll. "Kalau di pendidikan, yang masuk ya soal pengaduan iuran-iuran itu yang bisa ditangani sekolah," jelasnya. Karena itu saat operasi jangan sampai salah tangkap dengan menyeleksi pengaduan yang masuk.

"Karena kadang juga hoax, fitnah," jawab polisi ini. Dari 12.000 pengaduan yang ditangani, sebanyak lima persen dari pendidikan. Dikatakan, alasan masuk kampus adalah mendorong memiliki UPP (Unit Pemberantasan Pungli) seperti di UB. "Kalau di perguruan tinggi belum ada UPP. Kalau ada kan misalkan ada yang kena, rektor cepat tahu. Tapi jika belum ada rencana UPP ya tidak apa," jawabnya.

Rektor UB, Prof Dr Ir Nuhfil Hanani MS menyatakan untuk membentuk UPP sendiri masih akan dikoordinasikan dengan Walikota Malang, Sutiaji. "Soalnya di Kota Malang kan sudah ada. Saya kira di kota cukup satu saja dan mencangkup semua. Masak sendiri-sendiri," jawab Nuhfil. Tapi pastinya masih menunggu koordinasi dengan Walikota Malang.

Sementara di lingkungan Pemprov Jatim juga akan ada Posko UPP. Ini disampaikan Emil Dardak, Wakil Gubernur Jatim saat di forum itu. Ia mendapat informasi dari Inspektorat Pemprov Jatim bahwa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam Perubahan ABPD Jatim 2019 menganggarkan pembentukan UPP Pemprov Jatim termasuk kendaraan operasionalnya.

"Tahun ini UPP akan ada," jelas Emil. Sebagai langkah pembenahan, pemprov telah mendesentralisasikan perizinan terpadu satu atap sudah ada di Bakorwil yang ada di Jawa Timur untuk mencegah pungli dan contoh transparansi. Tentang sosialisasi ini dianggapnya sebagai berproses yang kontinyu meski perpresnya sudah ada sejak 2016. Namun dipandangnya ini perlu dipublikasikan secara luas ke masyarakat agar paham.

Termasuk setelah ada program tistas Pemprov Jatim yang memberi subsidi buat SMA dan SMK negeri dan swasta. Jika ada sumbangan sukarela dari masyarakat tidak apa. Tapi jika ada yang tidak bayar sumbangan maka tidak boleh dibully. Sementara itu saat di forum, Widiyanto menyatakan pungli ada sejak manusia lahir dan mati. Mulai dengan surat keterangan RT RW, akta, dll.

"Mau cepet atau lambat gimana? Beberapa kasus ada yang minta tahun kelahirannya. Boleh tapi Rp 200.000 ya?" terangnya. Ia menceritakan ada sekolah Probolinggo yang akan rekreasi ke Bali sehingga ada iuran. Namun ada orangtua keberatan dan melaporkan ke UPP. Untuk seperti itu tidak apa karena untuk bepergian perlu biaya. Jika ada yang keberatan bisa tidak ikut atau membantunya.

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved