Kota Batu

Aliansi Masyarakat Kota Batu Kritisi Rencana Perubahan RTRW

Aliansi Masyarakat Kota Batu (AMKB) menkritisi rencana perubahan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) 2019 – 2039 Kota Batu.

SURYAMALANG.COM, KOTA BATU – Aliansi Masyarakat Kota Batu (AMKB) menkritisi rencana perubahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2019 – 2039 Kota Batu.

Divisi Korupsi Sumber Daya Alam Malang Corruption Watch (MCW), Bayu Prasetya menjelaskan dokumen RTRW yang telah disetujui DPRD Batu diduga tidak melalui pengkajian, evaluasi dan penilaian dalam proses perubahan Perda RTRW sesuai UU 7/2011 dan Perda 6 Tahun 2017 tentang tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang wlayah.

“Pemerintah dan DPRD Batu telah menyepakati Rencana Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2019 – 2039 Kota Batu.”

“Perda ini merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis karena dokumen tersebut menjadi acuan bagi setiap gerak dan langkah pembangunan.”

“Namun, Aliansi Masyarakat Kota Batu (AMKB) melihat ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan perubahan sekaligus substansinya,” terangnya.

Dijelaskannya, dalam Pasal 10 Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui: a. pengkajian; b. evaluasi; dan c. penilaian. Hal ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan tata ruang terhadap kebutuhan pembangunan, di antaranya dokumen RTRW, dinamika pembangunan, kondisi aktual pemanfaatan ruang terkaitan implementasi Perda No. 7 Tahun 2011.

“Namun hingga saat ini masyarakat Kota Batu belum mengetahui terkait ketiga hal tersebut,” ujarnya.

Padahal dokumen tersebut juga menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi terhadap RTRW Kota Batu. Indikasi kedua adalah Revisi Tanpa Dokumen KLHS dalam uji publik pada 27 Agustus 2019, di hotel Aster. Bayu menilai para ahli tidak memberikan alasan secara jelas berkaitan dengan dokumen KLHS.

“Argumentasi yang disampaikan adalah ‘kita sudah punya dokumen KLHS, tapi masih di Provinsi’. Artinya, dokumen KLHS belum final dan masih diperiksa dan diuji oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Semestinya Pemerintah Kota Batu tidak boleh terlebih dahulu melakukan upaya peninjauan kembali, evaluasi dan atau revisi perda RTRW norom 7 tahun 2011 sebelum dokumen KLHS dinyatakan final,” tegasnya.

Bayu juga mengatakan bahwa wilayah yang menjadi proyek pariwisata berpotensi merusak lingkungan dan jauh dari pembangunan berkelanjutan. Terjadi penambahan luas lahan untuk kawasan permukiman sebesar 2.887 Ha. Sebelumnya, pada perda nomor 7 tahun 2011, pasal 48 ayat 2 dijelaskan bahwa kawasan peruntukan perumahan seluas 2.104 Ha.

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved