Malang Raya

Dinas Pendidikan Lakukan Monev Manajemen Bosnas ke Lembaga SD di Kota Malang

Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) manajemen BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Dinas Pendidikan Lakukan Monev Manajemen Bosnas ke Lembaga SD di Kota Malang
Sylvianita Widyawati
Penggunaan bosnas di sekolah-sekolah terkoneksi dengan aplikasi Jaga KPK yang disampaikan oleh Muflikh Adhim, Kasi Lembaga dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SD Dindik Kota Malang saat monev manajemen bosnas di aula dindik, Senin (16/9/2019). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) manajemen BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada lembaga SD. 

Pada Senin (16/9/2019) mengundang operator dan bendahara bosnas dari SD-SD per kecamatan. Sehingga sehari ada lima sesi yaitu Kecamatan Sukun, Lowokwaru, Kedungkandang, Blimbing dan Klojen.

Sedang Selasa (17/9/2019) untuk operator dan bendahara bosda pada SD-SD secara bergiliran yang ada di lima kecamatan di Kota Malang. Monev bosnas dan bosda dilakukan karena lembaga SD menerima itu. "Tujuannya untuk monev sejauh mana serapan atau realisasi bosnas," jelas Muflikh Adhim, Kasi Lembaga dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SD Dindik Kota Malang pada suryamalang.com di sela acara.

Saat ini bosnas sudah cair untuk triwulan satu dan dua. Sedang triwulan tiga belum. Nilai bosnas untuk siswa SD per tahun sebanyak Rp 800.000. Besarannya nanti dikalikan dengan jumlah siswa di SD tersebut. Bosnas diperuntukkan untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta modal. Dikatakan, bosnas juga terkoneksi dengan aplikasi Jaga KPK. Karena itu saat monev, hal itu disampaikan pada operator dan bendahara bosnas.

"Bosnas terkoneksi dengan aplikasi Jaga KPK. Jadi bisa dilihat semua pihak. Apa yang dilakukan sekolah dengan dana bosnas akan terlihat di aplikasi itu," kata Adhim saat monev. Ia kemudian meminta operator dan bendahara bosnas untuk mengunduh aplikasi itu di Play Store bagi yang memiliki HP android.

Dikatakan, dari aplikasi itu, dinas juga bisa melihat siapa yang sudah melaporkan dan belum untuk bosnas triwulan pertama dan kedua. Adhim kemudian membuka aplikasi itu dan secara acak memasukkan nama SD apakah bosnas triwulan satu dan dua sudah dilaporkan dan kegiatannya. Dikatakan, adanya aplikasi ini sebagai bentuk transparansi penggunaan bosnas.

Dari masyarakat juga bisa memantau penggunaan bosnas di sekolah-sekolah. Jika ada yang tidak wajar dari hal itu atau ada penyelewengan, maka bisa klik diskusikan di aplikasi itu. Di kegiatan itu juga disampaikan agar sekolah memutakhirkan dapodik (data pokok pendidikan) versi 2020/ fitur terbaru. Karena hal ini akan dijadikan regulasi 2020.

Dijelaskan, semua hal berbasis pada satu data di dapodik baik untuk siswa, pendidik dan tenaga kependidikan. Karena itu data siswa, pendidik dan tenaga kependidikan harus benar. Komariah dari SDN Tunjungrejo 5 Kota Malang yang ikut monev sesi pertama untuk Kecamatan Sukun menyatakan pelaporan bosnas sudah online namun sekarang lebih detil lagi. "Sebelumnya ya sudah online," kata dia.

Tags
Malang
Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved