Kota Batu

BPN Kota Batu Kebut Pemetaan Tanah

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu menargetkan pengukuran 500 peta bidang tanah dan 650 sertifikasi tanah di akhir tahun 2019.

BPN Kota Batu Kebut Pemetaan Tanah
benni ndo
Sebuah rumah di lokasi lahan yang luas di Desa Junrejo, Kota Batu. 

SURYAMALANG.COM, BATU - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu menargetkan pengukuran 500 peta bidang tanah dan 650 sertifikasi tanah di akhir tahun 2019.

500 bidang tanah itu merupakan tambahan dari target menyelesaikan 10.000 peta bidang tanah. Sementara 7.750 tanah harus sudah memiliki surat hak tanah.

Penambahan pengukuran peta bidang tanah dan sertifikasi tersebut harus diselesaikan oleh BPN Kota Batu di tiga desa. Desa tersebut adalah Junrejo,  Bumiaji, dan Pendem.

"Pemilihan tiga desa dilihat dari permintaan, kesiapan warga, dan pemerintah desa," ujar Kasi Infrastuktur Pertanahan, BPN Kota Batu, Sarjono.

Ia menguraikan, untuk data peta bidang di tiga desa tahun 2019 di antaranya, Desa Bumiaji sebanyak 3.603, Desa Junrejo ada 3.223, dan Desa Pendem sebanyak 3.174 peta bidang. Kemudian pada bulan September mendapat tambahan Desa Bumiaji sebanyak 100, Desa Junrejo ada 300, dan Desa Pendem sebanyak 100 peta bidang.

Sedangkan untuk sertifikasi tanah, di Desa Bumiaji sebanyak 2.853, Desa Junrejo ada 2.437, dan Desa Pendem sebanyak 2.460 sertifikat tanah. Kemudian pada bulan September mendapat tambahan 650 sertifikat tanah untuk Desa Junrejo.

Sarjono menambahkan, untuk sisa peta bidang dan sertifikasi tanah pihaknya menargetkan selesai bulan November 2019. Serta dalam kepengurusannya, BPN tidak memungut biaya dalam prosesnya.

Hanya saja, berdasarkan keputusan tiga Kementerian, Kemendagri, Kemeterian Agraria, dan BPN Pusat ada biaya sebanyak Rp 150 ribu untuk biaya patok dan pemberkasan. Itupun saat diproses di Pemerintah Desa. Bukan di BPN.

"Harapan dengan sertifikasi tanah hingga tahun 2025 dari Pemerintah pusat semua tanah di Kota Batu sudah terdata. Selain itu, dengan program sertifikasi ini bisa digunakan untuk pemilik dalam mempermudah akses modal sebagai usaha," paparnya.

Ia juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaan program PTSL, BPN juga melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian. Ini agar tidak terjadi penyimpangan yang berakhir dengan masalah hukum. 

Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved