Breaking News:

Warga Sekitar Lahan Bandara Kediri Patok Harga 20 Hingga 35 Juta, Ini 5 Fakta Terbarunya

Pembebasan lahan Bandara Kediri diwarnai dengan aksi warga yang menaikkan harga hingga berkali-kali lipat.

romadoni
LAHAN BANDARA KEDIRI - Lokasi bandara meliputi empat desa di tiga kecamatan, Kabupaten Kediri. 

SURYAMALANG.COM - Pembebasan lahan Bandara Kediri diwarnai dengan aksi warga yang menaikkan harga hingga berkali-kali lipat.

Harga yang dipatok warga tersebut mencapai 20 hingga 35 juta per Ru (satuan ukuran setempat).

Uniknya hal ini justru dilakukan oleh warga yang tanahnya tidak terdampak pembangunan bandara Kediri.

Hal ini membuat warga di area pembebasan lahan ragu-ragu untuk melepas tanahnya.

Pasalnya harga yang ditawarkan PT Gudang Garam tbk masih dibawah harga tersebut.

Berikut fakta-fakta terkait pembebasan lahan Bandara Kediri yang dirangkum SURYAMALANG.

1. Warga Tidak Terdampak Naikan Harga Tanah

Rencana PT Gudang Garam Tbk membangun bandar udara (bandara) melalui anak perusahaannya PT Surya Doho Investama (SDI), membuat harga tanah di sekitar lokasi bandara yang meliputi empat desa di tiga kecamatan, Kabupaten Kediri, melambung tinggi.

Warga pemilik lahan yang tidak terdampak pembangunan bandara, saat ini memasang harga jauh di atas harga pasaran. Mereka rata-rata memasang harga Rp 20 juta per ru, bahkan ada yang nekat menawarkan tanahnya Rp 25 juta hingga Rp 35 juta per ru.

Ru adalah satuan luas masyarakat desa yang merujuk pada dimensi 3,75 meter X 3,75 meter atau atau sekitar 14 m persegi.

Penawaran harga tanah Rp 20 juta per ru berarti sekitar Rp 1.428.571 per meter persegi. Jika Rp 35 juta per ru berarti sekitar Rp 2,5 juta per meter persegi.

2. Warga Dusun Bedrek Selatan Ragu Menjual

Kondisi inilah yang membuat ragu-ragu warga Dusun Bedrek Selatan, Desa/Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, melepaskan tanahnya untuk proyek bandara. Mereka meminta pihak PT SDI membeli tanah sesuai harga pasaran.

Sejak awal pihak PT Gudang Garam melalui PT SDI telah memematok harga Rp 10, 5 juta per ru atau sekitar Rp 714.285 per meter persegi.

"Kami itu tidak melarang, silakan. Boleh dibeli, cuma harganya kurang. Kalau dipakai beli tanah lagi di sekitarnya ya tidak bisa," ujar H Mulyono, warga setempat yang tanahnya terkena proyek bandara, Rabu (2/10/2019).

Sebenarnya dari awal pembebasan lahan pada 2017, Mulyono tidak keberatan jika harus pindah dari tanah kelahiran. Ia pun menyadari pembangunan Bandara Kediri masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Memang benar itu proyeknya atas nama pemerintah, tapi yang membayar itu kan dari PT Gudang Garam. Kalau belum tuntas semua tentunya belum bisa dikerjakan," ungkapnya.

3. Sebanyak 37 Warga Belum melepaskan Tanahnya

Saat ini tercatat 37 kepala keluarga (KK) di Dusun Bedrek Selatan, Desa Grogol yang belum melepaskan tanahnya karena belum sepakat nilai ganti rugi harga tanah dan bangunan.

Saat itu nilai ganti rugi tanah dan bangunan Rp 15 juta per ru dan penggantian material bangunan kandang peternakan Rp 4 juta per meter.

Ganti rugi tanah dan bangunan Rp 15 juta per ru juga untuk tanah yang lokasinya di tepi jalan raya.

Sedangkan untuk harga tanah tanpa bangunan (sawah) yang jauh dari jalan raya Rp 10 juta per ru.

Saat itu, tanah dan kandang peternakan sapi miliknya seluas 300 ru yang berada persis di depan rumahnya dibeli Rp 4,5 miliar. Sedangkan penggantian material kandang sapi senilai Rp 1,05 miliar.

Adapun lahan dan bangunan rumah yang saat ini dihuninya seluas 80 ru, masih dalam proses perhitungan ulang untuk pembebasan lahan. "Kalau bisa harganya sesuai dengan harga pasaran sekarang yang sudah naik," harapnya.

4. Kenaikan Juga Terjadi di Bulusari

Kenaikan harga tanah itu juga terjadi di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan. Kepala Desa (Kades) Bulusari Rohmad Wisuguh mengatakan, warga sempat kebingungan akan pindah kemana seusai terdampak pembangunan Bbandara Kediri.

Sebagian warga yang sudah terlebih dulu menerima kompensasi ganti rugi dari pembebasan lahan, kini malah kesulitan mencari tempat tinggal baru karena harga lahan di sekitarnya sudah melambung tinggi.

"Yang mahal justru tanah di dekat bandara, lebih dari dua kali lipat. (Kompensasi) kalau dibelikan hanya tanah saja, belum bangunannya," ujarnya saat ditemui di kediamannya.

Dia mengungkapkan, harga tanah terakhir yang terus berubah-ubah akan berdampak terhadap pembebasan lahan Bandara Kediri. Bahkan, di Desa Kaliboto harga tanah sudah di atas tanah Bandara Kediri, sekitar Rp 20 juta hingga Rp 25 juta per ru.

Dikatakannya, proses pembebasan lahan di Desa Bulusari sudah berlangsung semenjak 2017 sebenarnya sudah tuntas. Namun ada pergeseran runway, sehingga membutuhkan pembebasan lahan lagi.

"Banyak warga yang nangis-nangis minta tempat relokasi karena mereka kesulitan mencari lahan untuk membangun dari awal lagi," jelasnya.

Ditambahkannya, persoalan yang dihadapi warga saat ini adalah relokasi untuk lahan pengganti tempat tinggal. "Mungkin bisa difasilitasi rumah yang kecil kadi pemerintah memikirkannya tidak hanya sekedar membebaskan saja," pungkasnya.

Bandara Kediri Bisa Untuk Penerbangan International

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut Bandara Kendiri akan groundbreaking pada Januari 2020. Infrastruktur akan langsung dikerjakan dan ditarget akhir 2021 mulai bisa dioperasikan.

Ditegaskan Khofifah, Bandara Kediri adalah Proyek Strategis Nasional (PSN). PT Gudang Garam Tbk melalui anak usahanya PT Surya Doho Investama (SDI) sebagai pelaksana dan bertanggung jawab untuk proses teknis.

"Kami terus koordinasi dengan Gudang Garam. Terutama untuk mengkoordinasikan rencana untuk groundbreaking di Januari 2020. Itu amanat Pak Menteri Perhubungan saat Harhubnas lalu agar kita terus koordinasi," kata Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah menegaskan, untuk pembebasan lahan seluruhnya diserahkan pada PT SDI dan Gudang Garam meskipun proyek ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional.

"Meskipun sebetulnya Bandara Kediri ini bagian dari PSN, tapi dalam penyiapan lahannya semua dalam koordinasi Gudang Garam," ujar Khofifah.

Sedangkan Pemprov, dikatakan mantan Menteri Sosial RI ini, akan mengambil peran untuk mengkoneksikan Bandara Kediri dengan daerah di kawasan Selingkar Wilis. Sehingga begitu bandara rampung pembangunannya, akses dan koneksitas bandara dengan daerah di seputaran Selingkar Wilis sudah bisa digunakan.

"Kita ingin merangkaikan koneksitas ke Tulungagung misalnya, lalu juga di kawasan Selingkar Wilis. Ini akan terus persambungkan. Bukan hanya untuk public transportation tok lho, tapi juga bagaimana UMKMnya, lalu pertanian, perikanan dan juga perkebunannya bisa tumbuh," kata Khofifah.

Rencananya koneksitas dengan Tulungagung akan diwujudkan dengan pembangunan jalan tol. Oleh sebab itu kini Pemprov sedang mengurus izin di BPJT.

Terkait masih adanya penolakan warga karena ganti rugi terlalu rendah, Khofifah mengatakan harus dilihat dulu apa yang menjadi dasar pembebasan lahannya. Jika menurut aturan, seharusnya harganya tetap sesuai dengan harga pasar.

"Harus dicek dulu apa yang menjadi dasar dari appraisal tanah di sana. Tapi menurut saya lebih tepat jika ditanyakan ke Pemkab," kata Khofifah.

Di sisi lain, pihaknya menyebut bahwa Bandara Kediri akan membawa multiplier effect untuk Jawa Timur, khususnya di kawasan Selingkar Wilis dan kawasan selatan Jawa Timur.

Terlebih kapasitas dari Bandara Kediri ini juga akan lebih besar dibandingkan Bandara Juanda.

Bandara Juanda berpakapasitas 12 juta penumpang, sedangkan Bandara Kediri bisa menampung 15 juta penumpang per tahun.

Runway juga dibuat panjang yakni 3,3 kilometer sehingga bisa untuk penerbangan kelas besar dan internasional.

"Bandara ini akan jadi smart airport. Teknologi yang digunakan dari segi digitalisasinya sudah sangat advanced. Bahasa saya, ini sudah smart airport dari yang saya lihat desainnya. Jadi nggak apalah Kediri dulu, nanti Juanda menyusul," katanya.

Penulis: Raras Cahyaning Hapsari
Editor: Adrianus Adhi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved