Pilbup Malang

Bawaslu Kabupaten Malang Tetap Minta Dana Rp 28,6 Miliar, KPU Minta Rp 93 Miliar

"KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 93 miliar. Sementara, TAPD hanya menawarkan Rp 70 miliar. Kami tetap pada pendirian," ujar Anis Suhartini.

Bawaslu Kabupaten Malang Tetap Minta Dana Rp 28,6 Miliar, KPU Minta Rp 93 Miliar
SURYAMALANG.COM//Sylvianita Widyawati
ilustrasi Pilbup Malang 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Bawaslu Kabupaten Malang berharap nota perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 rampung.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi menuturkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus segera memberi keputusan sampai tenggat waktu 14 Oktober 2019. Soal NPHD Bawaslu Kabupaten Malang menegaskan belum ada kata sepakat.

"Kemendagri memberi batas waktu sampai 14 Oktober, untuk segera menyelesaikan masalah kesepakatan anggaran Pilkada 2020. Karena kalau belum ada penandatanganan, Kemendagri akan memberikan sanksi untuk tiga lembaga. Yakni TAPD, Bawaslu serta KPU," ujar Wahyudi ketika dikonfirmasi, Rabu (9/10/2019).

Bawaslu tetap meminta anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 28,6 miliar.

Menurut Wahyudi, Anggaran yang diajukan itu sudah sangat rasional, efisien dan efektif dari jumlah yang diajukan sebelumnya sebesar Rp 32 miliar.

Anggaran itu digunakan untuk membayar honor petugas pengawas mulai dari tingkat kecamatan, desa dan TPS, juga untuk operasional serta sosialisasi.

"Kami akan tetap pada pendirian yakni meminta anggaran sebesar Rp 28,6 miliar. Tapi TAPD katanya cuma bisa kasih Rp 20 miliar," ungkap Wahyudi.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini pihaknya juga belum mengatakan sepakat terkait NPHD.

"KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 93 miliar. Sementara, TAPD hanya menawarkan Rp 70 miliar. Kami tetap pada pendirian," ujar Anis Suhartini.

Bupati Malang, Sanusi, memberikan penjelasan perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020, yang belum ditandatangani.

Sanusi menyebut dalam beberapa hari kedepan  sudah ada kesepakatan.

"Soal NPHD sedang dimusyawarahkan. Dalam waktu satu dua hari ini, pasti sudah selesai dan ada kesepakatan.Berapa nilainya, akan diputuskan dalam pembahasan nanti. Namun yang pasti, nanti akan diajukan pada APBD 2020,"

"Baik anggaran Pilkada untuk Bawaslu dan KPU, sama-sama ada kenaikan. Berapa persen penambahannya, nanti akan disepakati dalam pertemuan antara TAPD dengan Bawaslu dan KPU," ungkap Sanusi.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved