Kota Batu

Kota Batu Kekurangan Pangan 10 Ton, DPRD Ingin Awasi Pembangunan agar Tidak Lahap Lahan Pertanian

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, akan mengawasi perkembangan pembangunan agar tidak melahap lahan pertanian di Kota Batu, khususnya di kawasan Junrejo

Kota Batu Kekurangan Pangan 10 Ton, DPRD Ingin Awasi Pembangunan agar Tidak Lahap Lahan Pertanian
SURYAMALANG.COM/Sany Eka Putri
Salah satu lahan pertanian di Dusun Kekep, Desa Tulungrejo, Kota Batu. 

SURYAMALANG.COM, BATU - Ketua DPRD Batu Asmadi menanggapi kurangnya kebutuhan pangan akan beras di Kota Batu.

Saat diwawancarai wartawan, Asmadi akan mengawasi perkembangan pembangunan agar tidak melahap lahan pertanian di Kota Batu, khususnya di kawasan Junrejo.

"Kekurangan 10 ton ini bukan hal yang kecil. Oleh sebab itu kami akan mempertahankan lahan hijau di Kota Batu," papar Asmadi.

Ia juga mengajak agar pihak-pihak yang berkepentingan mematuhi peraturan yang ada, khususnya memahami soal peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menyatakan dari setiap pembangunan harus menyisakan 20 persen untuk lahan hijau atau Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tak hanya itu saja, Asmadi juga mengarahkan masyarakat untuk mulai memperluas area persawahan yang akan di tanami padi. Hal ini dikarenakan Kota Batu sendiri saat ini masih mengandalkan sawah yang ada dikawasan Kecamatan Junrejo dengan luasan sekitar 226 hektar saja.

Hal senada diungkapkan oleh Heli Suyanto Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu. Ia membeberkan bahwa kekurangan bahan pangan tersebut merupakan masalah yang sudah lama. Oleh sebab itu pada masa jabatan saat ini hingga kedepannya, DPRD Kota Batu berupaya mengarahkan pendirian wisata yang bukan merupakan wisata buatan.

"Bisa seperti cafe sawah. Wisata yang tidak merusak lingkungan persawahan," terang Heli.

Karena walaupun letak geografis Kota Batu tidak didominasi oleh area persawahan berupa padi, namun jika pembangunan wisata buatan terus dibangun maka lahan hijau lainya berpotensi besar untuk tergerus.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemerhati  Pariwisata dan Kebijakan Pemerintah (LPPKP) Didin Dariyanto, berharap  agar Pemkot Batu tidak mengobral kebijakan terhadap investor.

“Sebab kalau ada pembiaran bagi investor mengembangkan usaha bisnisnya di bidang wisata, lahan pertanian di Kota Batu bisa semakin berkurang dan stok pangan tidak sebanding dengan kebutuhan warga,” kata dia.

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved