Malang Raya

Ini Rincian 4 Perda yang Belum Disahkan Oleh DPRD Kota Malang, Mulai Perubahan RPH Sampai Soal Aset

Perda yang Belum yakni Perda Tugu Aneka Usaha (Tunas),Perda Minuman Beralkohol (Minol),Perda Tata Tertib Dewan (Tatib)& Perda Barang Milik Daerah (BMD

SURYAMALANG.COM/M Rifky Edgar
Empat pimpinan DPRD Kota Malang. Mereka punya Pekerjaan Rumah memimpin anggota Dewan untuk mengesahkan 4 Perda yang tertunda 

Melalui Perda BMD, dewan akan menata aset-aset milik daerah agar Pemkot Malang bisa lebih tegas lagi dalam menerapkan penertiban.

Salah satunya ialah inventarisir barang milik Pemkot yang saat ini masih banyak yang belum diketahui.

Hal itu dilakukan, agar dewan bisa mengetahui dengan jelas, mana aset-aset pemerintah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

"Aturan mainnya ini yang akan kami kuatkan. Agar Pemkot bisa menyelamatkan aset-aset yang selama ini dikuasai oleh pihak ketiga agar kembali lagi ke Pemkot Malang," ucap Made.

Untuk itu, pihaknya akan memperbaiki proses dan aturan lelang yang selama ini telah diterapkan.

Hal itu dilakukan agar aturan tersebut tidak disalahgunakan.

"Sebenarnya aturan ini butuh penyempuranaan, karrna aturan yang lama ini belum kuat," ucapnya.

Penampilan Maia Estianty & Irwan Mussry Bak ABG Pacaran Hingga Bross Mungil yang Harganya Selangit

Proses pengucapan janji sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, Nuruli Mahdilis kepada empat pimpinan DPRD Kota Malang, Ketua dewan I Made Rian Diana Kartika dari partai PDIP, Wakil I H Abdurrahman dari partai PKB, Wakil II H Asmualik dari partai PKS dan Wakil III Rimzah dari partai Gerindra, Senin (23/9/2019).
Proses pengucapan janji sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, Nuruli Mahdilis kepada empat pimpinan DPRD Kota Malang, Ketua dewan I Made Rian Diana Kartika dari partai PDIP, Wakil I H Abdurrahman dari partai PKB, Wakil II H Asmualik dari partai PKS dan Wakil III Rimzah dari partai Gerindra, Senin (23/9/2019). (edgar)

Perda Tata Tertib (Tatib)

Made mengatakan, bahwa Perda Tatib ini ialah Perda yang dikhususkan untuk para anggota dewan.

Di mana dalam Tatib tersebut ada beberapa aturan dasar yang telah dievaluasi dari Tatib yang ada pada periode sebelumnya.

Evaluasi tersebut dilakukan oleh para Fraksi anggota dewan sebelum dibentuknya ketua definitif dan juga alat kelengkapan dewan.

"Dalam Tatib No.1 Tahun 2018 di sana ditemui adanya kelemahan aturan yang sebenarnya kurang untuk meningkatkan kinerja dewan, jadi harus diperbaiki lagi," ucapnya.

Aturan-aturan mendasar yang harus dipatuhi oleh anggota dewan di antaranya ialah harus memakai seragam ketika sedang melakukan kegiatan kunjungan ataupun sedang melakukan sidang paripurna.

Kemudian ialah tentang kehadiran dewan apabila tidak mengikuti kegiatan akan dilaporkan ke ketua masing-masing partai.

Aturan tersebut kini masih dalam tahap perancangan yang dilakukan oleh fraksi-fraksi partai.

"Aturan ini harus dimunculkan dari bawah, yakni dari anggota. Jadi aturan ini nantinya harus dipatuhi secara bersama," ucapnya.

Dalam penyusunannya, nanti usulan tiap-tiap fraksi akan dikaji bersama.

Apabila ada yang bertentangan nanti akan di cari solusi melalui titik tengahnya.

Jika tidak ada usulan yang bertentangan makan akan disepakati bersama.

"Nanti yang menentukan Bapemperda. Dan Tatib ini akan kami sahkan pada tanggal 10 November 2019. Sementara untuk Perda yang lain, kami menginginkan hasil yang terbaik. Apabila akhir tahun belum selsai, kami selesai lebih depan. Karena kami tidak mau terpaku oleh waktu untuk menghasilkan Perda yang baik," tandasnya

Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved