Malang Raya

KontraS Desak Pemerintah Hapus Hukuman Mati

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah menghapus penerapan hukuman mati.

istimewa
Ketua KontraS, Yati Andriyani 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah menghapus penerapan hukuman mati.

Alasannya, sejumlah vonis hukuman mati yang diputus pengadilan tidak melewati proses hukum secara benar.

“KontraS menemui persoalan dalam menerapkan hukuman mati, mulai dari penyidikan, penyelidikan, dan dakwaan,” ujar Yati Andriyani, Koordinator KontraS kepada SURYAMALANG.COM, Selasa (15/10/2019).

Satu kasus yang sedang ditangani KontraS saat ini adalah pembunuhan satu keluarga di Tana Toraja pada tahun 2005.

Kasus itu menjerat Ruben Pata Sambo dan anaknya, Markus Pata Sambo yang divonis hukuman mati PN Makale, Tana Toraja.

Yati mengungkapkan ada beberapa kejanggalan dan indikasi rekayasa kasus Ruben dan Markus.

Kejanggalan itu dimulai saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polres Tana Toraja sampai pemaksaan terhadap keduanya untuk menandatanganinya.

“Belum lagi adanya dugaan penyiksaan terhadap Ruben dan Markus saat penangkapan dan pemeriksaan di kepolisian,” imbuhnya.

Dia mengatakan kasus ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk meninjau atau menghapus hukuman mati di Indonesia.

Apalagi sesuai survei KontraS, hukuman mati tidak memberi efek jera kepada pelaku kejahatan.

“Hukuman mati supaya ada efek jera? Ini sudah tidak kontekstual. Napi teroris misalnya, sudah tidak mempan kalau divonis hukuman mati,” ucapnya.

Penulis: Aminatus Sofya
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved