Malang Raya

Lima Demonstran Gugur, KontraS Sebut Polisi Lakukan Diskresi Berlebihan

KontraS mencatat ada 390 laporan dugaan kekerasan oleh aparat saat aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi.

Lima Demonstran Gugur, KontraS Sebut Polisi Lakukan Diskresi Berlebihan
aminatus sofya
Massa aksi #ReformasiDikorupsi di Malang saat mencoba masuk Gedung DPRD Kota Malang pada 25 September 2019. 

Kontras mencatat ada 390 laporan dugaan kekerasan oleh aparat saat aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi. Dari jumlah itu, puluhan orang masih ditahan di kantor polisi dengan tuduhan ‘tidak jelas’.

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menduga Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan diskresi berlebihan saat menangani demonstrasi mahasiswa dan pelajar pada 25 September. Akibat diskresi berlebihan itu, lima mahasiswa meninggal dunia.

“Kepolisian punya diskresi untuk membubarkan unjuk rasa. Dengan jatuhnya korban ini, patut diduga kepolisian melakukan diskresi berlebihan dalam penanganan unjuk rasa kemarin,” ujar Koordinator Kontras, Yati Andriyani, Selasa (15/10/2019).

Ia menyebut polisi tidak mengindahkan pasal 13 dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2008. Dalam pasal itu disebutkan bahwa penanganan unjuk rasa harus melindungi hak asasi manusia (HAM), menghargai asas praduga tak bersalah dan menyelenggarakan pengamanan.

“Bagaimana mungkin menyelenggarakan pengamanan dengan melakukan kekerasan? Karena banyak yang ditangkapi kemudian mengaku disiksa,” imbuhnya.

KontraS mencatat ada 390 laporan dugaan kekerasan oleh aparat saat aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi. Dari jumlah itu, puluhan orang masih ditahan di kantor polisi dengan tuduhan ‘tidak jelas’.

“Kami masih cari tahu sampai sekarang, apa yang dituduhkan. Mengapa sampai saat ini masih ditahan dan bagaimana kondisi mereka. Kami mendesak polisi terbuka soal itu,” kata Yati.

Yati khawatir apabila penanganan unjuk rasa berlebihan ini terus menerus diterapkan oleh Polri. Hal itu kata dia, bisa menjadi preseden buruk terhadap iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.

“Sudah 20 tahun reformasi masa menyampaikan pendapat masih harus ditahan?” ucapnya.

Penulis: Aminatus Sofya
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved