Universitas Brawijaya Malang

Masukan Berbagai RUU dari FH UB Malang akan Dibukukan dan Dikirim ke Badan Legislasi DPR RI

Masukan Berbagai RUU dari FH UB Malang akan Dibukukan dan Dikirim ke Badan Legislasi DPR RI

Masukan Berbagai RUU dari FH UB Malang akan Dibukukan dan Dikirim ke Badan Legislasi DPR RI
sylvianita widyawati
Suasana seminar nasional "Pembentukan Perundang-Undangan Yang Harmonis dan Responsif" di FH Universitas Brawijaya Malang, Rabu (16/10/2019). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Berbagai masukan dari hasil panel berbagai RUU akan dikirim Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Kegiatan panel akan dimulai Kamis (17/10/2019). Sebelum itu diawali dengan seminar nasionalnya "Pembentukan Perundang-Undangan Yang Harmonis dan Responsif" dilakukan pada Rabu (16/10/2019) sebagai pandangan umum.

"Beberapa RUU yang dipanelkan yaitu RUU SDA, Minerba, Pemasyarakatan, KUHP, PKS, KPK," jelas Adi Kusumaningrum, Kepala Lab Hukum FH UB pada suryamalang.com. Pesertanya selain mahasiswa juga ada akademisi dan profesional. Dikatakan, banyak sorotan beberapa RUU saat menjelang akhir tugas DPR RI secara pribadi dipandang kurang tersosialisasinya beberapa RUU. Sehingga banyak mahasiswa turun ke jalan.

"Targetnya, pada November 2019 nanti sudah berbentuk buku yang disarikan dari berbagai masukan untuk beberapa RUU yang dipanelkan," jelasnya. Saat panel, ada pendampingan dari para ahli untuk menyaring masukan dan kritikan-kritikan. Dijelaskan, saat banyak sorotan pada RUU beberapa waktu lalu banyak obrolan non formil. Namun ia memandang perlu diformilkan agar bisa menjadi masukan buat pemerintah dan dewan.

Sementara Prof Dr R Benny Riyanto SH MHum CN, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham menyambut baik rencana dibukukan masukan-masukan dari panel untuk baleg DPR RI dan BPHN. Sebab dewan-pemerintah juga harus menyusun program legislasi nasional (prolegnas) tahunan, yaitu 2020 dan jangka menengah (lima tahun) pada 2020-2024.

"Ya baguslah. Itu bisa mengakselerasikan peraturan perundangan-undangan. Jika perlu ada rekomendasi berupa terobosan bagaimana bentuk sosialisasi RUU ke masyarakat," jelas Benny usai jadi keynote speaker di seminar. Memang di BPHN ada penyuluh hukum untuk sosialisasinya. Tapi perlu terobosan baru agar lebih cepat diketahui masyarakat agar RUU tersosialisasi. Dikatakan, karena tahun politik, maka paling seksi yang disoal adalah peraturan.

Dibanding tahun lalu, RUU yang disoal di tahun ini lebih direspons masyarakat. Dikatakan, proses perundangan itu tidak ujug-ujug. Ada mekanismenya. Misalkan RUU mana saja yang long list dan harus dipersiapkan. Setelah itu masuk prolegnas. Sedang Djoko Pudjiraharjo, Kepala Pusat Perencanaan BPHN dalam seminar itu menyatakan, selama periode DPR RI 2014-2019, ada 84 RUU yang jadi UU dari 189 RUU yang harus dikerjakan DPR RI.

Dikatakan, RUU KUHP sudah hampir 50 tahun. Salah satu anggota timnya Prof Muladi. "Dalam UU 15/2019 yang merupakan revisi UU 12/2011 tentang perundang-undangan, ada tiga hal penting yang direvisi dan ada soal carry over," jelas Djoko. Jika ada RUU belum selesai, maka bisa langsung dilanjutkan lagi. Tidak lagi dimulai awal lagi. Sebab biaya membuat RUU miliaran rupiah. Dengan adanya carry over, maka anggaran negara tidak sia-sia lagi.

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved