Kabar Madiun

Pemkot Madiun Keberatan dengan Kenaikan Tarif Iuran JKN BPJS Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan kelas III untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan mulai 1 Januari 2020.

Pemkot Madiun Keberatan dengan Kenaikan Tarif Iuran JKN BPJS Kesehatan
rahadian adi bagus
Wali Kota Madiun, Maidi 

Iuran BPJS Kesehatan kelas III untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan mulai 1 Januari 2020.

SURYAMALANG.COM, MADIUN - Wali Kota Madiun, Maidi, mengaku keberatan dengan rencana kenaikan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Sebab, hal itu akan menyebabkan membengkaknya anggaran kesehatan masyarakat menjadi sekitar 100 persen.

Seperti diketahui iuran BPJS Kesehatan kelas III untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan mengalami kenaikan dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Kenaikan tersebut rencananya akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Padahal, selama ini Pemkot Madiun menanggung seluruh premi BPJS Kesehatan bagi sekitar 204.000 warga Kota Madiun. Biaya kesehatan ini ditanggung oleh Pemkot Madiun dari dana APBD.

"Ya, saya merasa keberatan atas kenaikan iuran BPJS," kata dia kepada wartawan, usai menghadiri acara di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, Rabu (16/10/2019).

Maidi menuturkan, setiap tahun Pemkot Madiun menyediakan Rp25 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan. Dengan demikian, apabila iuran peserta BPJS Kesehan naik, maka Pemkot Madiun harus menganggarkan Rp50 miliar.

Hal itu, kata Maidi, akan membebani Pemkot Madiun. Padahal, Pemkot Madiun berkomitmen untuk menjamin kesehatan seluruh warganya.

"Kalau dulu yang difasilitasi hanya yang kurang mampu saja. Tapi kalau sekarang kan semua masyarakat," kata Maidi.

Dia menuturkan, sebelumnya pemkot memiliki program pelayanan kesehatan Jamkesmas. Dalam program ini, pemkot hanya membayarkan tagihan biaya kesehatan sesuai dengan warga yang sakit.

Namun, dengan adanya program BPJS, Pemkot Madiun harus membayarkan premi seluruh masyarakat, baik yang sakit ataupun tidak sakit.

"Memang, sebaiknya kan tidak digunakan," ungkapnya.

Maidi menambahkan, dirinya akan mengkaji masalah ini dan akan membawanya dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved