Malang Raya

Aktivis Malang Kecam Larangan Demo saat Pelantikan Presiden, Tuntut Ungkap Pembunuh 5 Demonstran

Aksi Kamisan, kata dia, mendesak Jokowi segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) agar pembunuh 5 demonstras diproses secara hukum.

Aktivis Malang Kecam Larangan Demo saat Pelantikan Presiden, Tuntut Ungkap Pembunuh 5 Demonstran
aminatus sofya
Aksi Kamisan di depan Balai Kota Malang. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Komite Aksi Kamisan Malang menilai larangan aksi demonstrasi menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagai bentuk pembungkaman.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menyatakan bahwa pihaknya boleh menolak untuk menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kepada massa yang ingin menggelar demonstrasi.

"Kalau menurut kami ini sudah bentuk pembungkaman. Berpendapat di muka umum itu boleh, kapan dan dimana pun," ujar anggota Komite Aksi Kamisan Malang, Ahmad Fitron, saat menggelar demonstrasi di depan Balai Kota Malang, Kamis (17/10/2019).

Ia menjelaskan kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik dijamin oleh Undang-undang. Apabila Polri menerbitkan aturan yang kontra terhadap perundangan-undangan, Fitron menyebut hal itu mencederai melanggar hukum dan preseden buruk demokrasi.

"Kalau Polri tidak memperbolehkan penyampaian pendapat ya berarti menodai prinsip demokrasi mereka," ucapnya.

Lima Demonstran Gugur, KontraS Sebut Polisi Lakukan Diskresi Berlebihan

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani, di Kota Malang, Selasa (15/10/2019).
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani, di Kota Malang, Selasa (15/10/2019). (aminatus sofya)

Komite Aksi Kamisan juga menyayangkan dugaan diskresi berlebihan saat demonstrasi #ReformasiDikorupsi yang digelar di depan DPR RI dan sejumlah daerah pada 25 September lalu. Diskresi berlebihan itu diduga menjadi penyebab jatuhnya lima korban jiwa dari mahasiswa dan rakyat sipil.

Fitron menuntut pemerintah di bawah komando Presiden Joko Widodo membuka informasi perihal meninggalnya lima orang itu.

Aksi Kamisan, kata dia, mendesak Jokowi segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) agar pelaku yang menghabisi nyawa lima orang diproses secara hukum.

"Pemerintah dalam hal ini presiden harus menggandeng NGO seperti KontraS, Amnesty International, dan yang lain agar terlibat. Tujuannya supaya kasus ini terang benderang dan cepat terselesaikan," tutupnya.

Penulis: Aminatus Sofya
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved