Nasional

Riwayat Singkat KH Masjkur (1990-1994), Menteri Agama dari Malang yang Digelari Pahlawan Nasional

Jokowi Beri Gelar Pahlawan Nasional untuk KH Masjkur (1904 - 1994), Menteri Agama Kelahiran Malang

Riwayat Singkat KH Masjkur (1990-1994), Menteri Agama dari Malang yang Digelari Pahlawan Nasional
Ist
Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada KH Masjkur yang diserahkan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada cucu KH Masjkur, Mia Anissa Muyassarah. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi keluarga almarhum KH Masjkur untuk menerima Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Penganugerahan gelar pahlawan nasional  tersebut diserahkan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo jelang momentum peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November mendatang.

Gelar pahlawan nasional bagi KH Masjkur diterima oleh cucunya, Mia Anissa Muyassarah. Masjkur adalah ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) yang merintis pendirian Masjid Sabilillah, Kota Malang.

“Mewakili Pemerintah dan seluruh masyarakat Jawa Timur kami menyampaikan rasa syukur sekaligus bangga karena salah satu putra terbaik Jatim yakni K.H Masjkur, tahun ini dianugerahi gelar Pahlawan Nasional dari Presiden RI,” kata Khofifah di Istana Negara Jakarta.

Khofifah menyebut KH Masjkur adalah salah satu pahlawan nasional yang patut diteladani.

Sosoknya dinilai berjasa besar terhadap bangsa dan negara, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan.

“Pengabdian beliau seutuhnya untuk negara ini, baik secara fisik maupun pemikirannya. Beliau juga mengabdikan dirinya untuk umat yakni lewat kontribusinya dalam pengembangan pendidikan Islam di tanah air,” terang Mantan Menteri Sosial ini.

Penganugerahan KH Masjkur sebagai pahlawan nasional, lanjut Khofifah, atas usulan masyarakat, sejarawan, dan pemerintah yang melihat perjuangan dan jasa-jasanya.

Dukungan tersebut juga datang dari berbagai pondok pesantren dan perguruan tinggi baik di Jatim maupun luar Jatim.

Pemberian gelar ini diajukan melalui bupati/wali kota atau gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yakni Menteri Sosial.

Halaman
12
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved