Kota Batu

Kejar PAD, DPRD KOta Batu Bentuk Tim untuk Telusuri Penginapan yang Tak Berizin

Wakil Ketua DPRD Kota Batu Heli Suyanto menjelaskan, ia mendengar banyak penginapan yang tak berizin di Kota Batu.

Kejar PAD, DPRD KOta Batu Bentuk Tim untuk Telusuri Penginapan yang Tak Berizin
mohammad romadoni
Ilustrasi 

SURYAMALANG.COM, BATU – DPRD Kota Batu tengah membentuk tim untuk menelusuri keberadaan penginapan yang tak berizin.

Wakil Ketua DPRD Kota Batu Heli Suyanto menjelaskan, ia mendengar banyak penginapan yang tak berizin di Kota Batu.

Ia juga mengatakan, banyaknya penginapan tak berizin itu membuat target pendapatan asli daerah (PAD) sulit tercapai.

Target PAD dengan dari penginapan saat ini ditarget sebesar Rp 160 M. DPRD Kota Batu pun akan berkoordinasi dengan eksekutif agar ada penindakan terhadap penginapan yang tak berizin.

"Data yang kami peroleh terdapat 145 penginapan yang masih belum mengantongi izin. 30 di antaranya sudah mendapatkan surat resmi namun belum mendapatkan respon," terang Heli, Minggu (10/11/2019).

Sementara itu, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu Titik S Ariyanto mendukung penuh rencan DPRD Kota Batu.

Dikatakan Titik, anggota PHRI sendiri rutin membayar pajak sehingga pihaknya ingin mendapatkan keadilan dari pengambil kebijakan.

“Kami juga sudah taat aturan, jadi sudah seharusnya keadilan ditegakkan,” tukasnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan saran kepada Pemkot Batu agar proyeksi APBD 2020 harus tetap di angka Rp 1 Triliun lebih.

Pandangan Fraksi PKB itu dibacakan Sudiono saat rapat paripurna pandangan umum fraks-fraksi terhadap penyampaian Raperda APBD Kota Batu di Gedung DPRD Kota Batu, Selasa (5/11/2019).

“APBD 2020 harus tetap di angka RP 1 Triliun lebih dengan asumsi menaikkan target PAD dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2.5 M seperti yang disepakati dalam rapat koordinasi antara badan anggaran dan tim anggaran,” ujar Sudiono.

Sementara itu, Fraksi PKB juga sering mendengar bahwa hambatan PAD bersubmer dari retribusi dan pajak parkir.

Kegagalan itu, informasinya karena adanya Perda terkait besaran tarif. Namun, Fraksi PKB menilai, target kenaikan PAD sangat potensial di Kota Batu.

“Dengan obyek parkir kurang lebih 330 titik, bila seandainya petugas parkir setor dalam sehari sebesar Rp 30 ribu tiap titik, maka dalam sebulan ditemukan angka Rp 297 juta. Dalam setahun nilainya mencapai Rp 3,5 M,” papar Sudiono.

Berdasarkan hitungan itu, Fraksi PKB menilai sangat mungkin untuk meningkatkan PAD. Fraksi PKB juga mengingatkan bahwa Perda bukanlah satu-satunya alasan untuk leading sektor mengklaim sulitnya kenaikan PAD. 

Penulis: Benni Indo
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved