Malang Raya

Pemkot Malang Dorong Sunset Policy untuk Jenis Pajak Lain

Pemkot Malang berencana mengembangkan program Sunset Policy. Selama ini, Sunset Policy hahya berlaku untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pemkot Malang Dorong Sunset Policy untuk Jenis Pajak Lain
IST
Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pemkot Malang berencana mengembangkan program Sunset Policy. Selama ini, Sunset Policy hahya berlaku untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Jadi tidak hanya untuk PBB aja. Tapi kali ini coba dikembangkan,” tutur Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto, Minggu (10/11/2019).

Ia menambahkan program Sunset Policy mendapat sambungan hangat dari para wajib pajak (WP).

Program itu dinilai efektif membantu mendongkrak penerimaan dan memperkuat basis data objek.

“Sambutannya para WP pajak sanga baik. Sejka program itu diterapkan juga penerimaan pajak kami meningkat,” ucapnya.

Ade mengatakan sedang mematangkan kajian agar pajak lain bisa masuk ke dalam program Sunset Policy.

Di samping itu, koodinasi dengan pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur juga terus dijalin.

“Sedang kami kaji supaya matang dan bisa di-Perda-kan. Komunikasi dengan ibu Gubernur juga terus kami jalin,” papar Ade.

Sebagai informasi, Sunset Policy Jilid IV Pemkot Malang diluncurkan pada 17 Agustus 2019 dan akan berakhir 17 November 2019.

Dari program itu, Pemkot Malang dapat merealisasikan pajak sebesar Rp 2.415.161.389 yang diperoleh dari 3.832 WP.

Penulis: Aminatus Sofya
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved