Breaking News:

Malang Raya

Jatim Juara Pelanggaran selama Pemilu 2019 se-Indonesia, Tercatat 3.000 Kasus

Pelanggaran Pemilu 2019 terbanyak di Indonesia ada di Jawa Timur, tercatat 3000-an kasus, kata Purnomo Satrio Pringgodigdo, Komisioner Bawaslu Jatim.

Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: yuli
sylvianita widyawati
Kegiatan evaluasi pelaksanaan pemilu serentak 2019 tahap II oleh Bawaslu Jatim di Hotel The 101 OJ Malang, Senin (11/11/2019). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pelanggaran Pemilu 2019 terbanyak di Indonesia ada di Jawa Timur, tercatat 3000-an kasus.

Menurut Purnomo Satrio Pringgodigdo, Komisioner Bawaslu Jatim, itu terjadi saat kampanye berupa pemasangan spanduk, banner, dl. "Dari 3000 an itu, 2/3 pelanggaran sudah ditangani," jelas Purnomo disela seminar nasional "Evaluasi Serentak Pelaksanaan Pemilu 2019 Tahap II" di Hotel The 101 OJ Malang, Senin (11/11/2019).

Namun pria yang bertugas di Divisi Hukum, Pengawasan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Organisasi tidak membawa data di kota/kabupaten mana di Jatim terbanyak. "Temuan pelanggaran banyak. Tapi laporan yang kurang. Saya harap nanti di pemilu mendatang lebih meningkat yang melaporkan," harapnya. Evaluasi dilakukan karena pada 2024 akan ada lagi pilpres dan pileg sebagaimana terjadi pada 2019.

"Mumpung masih lama, masih ingat, mana saja yang jadi evaluasi/catatan. Sehingga bisa jadi bahan yang komprehensif untuk persiapan 2024," katanya. Meski 2024, namun persiapan harus mulai 2022. Sedang
Komisioner KPU Jawa Timur, Insan Qoriawan yang jadi narasumber di kegiatan itu memiliki beberapa catatan terkait penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi.

"Penataan dapil harus mengacu pada tujuh prisip, seperti integralitas wilayah. Tapi pada dapil-dapil DPRD dan DPR RI banyak yang melanggar tujuh prinsip itu," kata dia. Selain itu juga regulasi terbit berdekatan dengan pelaksanaan tahapan, Ketersediaan logistik pada hari H, prosedur pemungutan suara dll.

Sedang catatan terkait pencalonan antara lain calon berstatus TNI/Polri. Terbatasnya RS tipe A maupun B yang direkomendasikan KPU untuk pemenuhan syarat sehat jasmani dan rohani. "Tidak banyak RS tipe ini di daerah-daerah di Jatim. Kalau Malang ada RSSA. Tapi di Kabupaten Trenggalek, Tulungagung tak ada RS tipe-tipe itu. Sedang se Jatim bersamaan diproses ada 20.000 an caleg. Bagaimana ini kedepannya harus ada solusi," kata Insan.

Selain itu polemik mantan narapidana namun tidak ada catatan dalam SKCK atau ditulis baik. Juga polemik mantan terpidana korupsi, ketidaksesuaian beberapa dokumen pencalonan seperti KTP, ijazah, dll. Kemudian masalah kuota 30 persen perempuan. "Masalah kuota tak hanya dari parpol baru tapi juga parpol yang sudah mapan," jawabnya. Ini terutama di dapil-dapil tertentu.

Sedang catatan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi yaitu regulasi diterbitkan berdekatan dengan pelaksanaan tahapan. Juga masalah ketersediaan logistik pada hari H, prosedur pemungutan suara, kapasitas tempat penyimpanan kotak yang kurang representatif, rekapitulasi PPK yang melebihi batas waktu dan keterbatasan tempat rekap, beban kerja PPK terlalu berat ketika rekap di tingkat kecamatan dll.

Sedang petugas demokrasi yang meninggal ada 118 orang dari jumlah petugas 94.000. Cacat tetap ada 7 orang, sakit berat ada 203 orang dan sakit sesang ada 621 orang. "Datanya sudah saya verifikasi. Cukup besar juga. 1000 an orang," kata dia. Selain itu juga ada catatan soal jumlah DPK (Daftar Pemilih Tambahan) di Jatim yang cukup banyak. Mencapai 444.407 orang. Sedang yang menggunakan hak pilihnya ada 436.614 orang atau mencapai 95 persen lebih.

DPK adalah mereka yang belum masuk DPT (Daftar Pemikih Tetap). "Padahal sebelum ini prosesnya lama sebelum jadi DPT. Ada setahun," jelasnya. Sehingga terkesan baru menjelang pelaksanaan pemilu baru sadar belum masuk DPT. Sedang dari rekomendari Bawaslu Jatim, dalam pemilu 2019 ada PSU (Pemilihan Suara Ulang) di 20 TPS di Sumenep, juga ada PSL di 4 TPS karena surat suara kurang saat pelaksanaan serta ada 3 PSU di Kota Malang karena ada kesalahan pemberian surat suara pada DPTb (Daftar Pemilih Tetap Tambahan). 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved