Nasional

Mahfud MD Sodorkan Kasus Korupsi Besar di Indonesia, Tapi KPK Masih Sibuk dengan Dua Kasus Ini

Mahfud MD Sodorkan Kasus Korupsi Besar di Indonesia, Tapi KPK Masih Sibuk dengan Dua Kasus Ini

Editor: eko darmoko
TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra Sakti
Mahfud MD 

SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan sejumlah kasus korupsi besar yang tak kunjung diungkap.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan, saat ini ada dua kasus yang menjadi perhatian khusus pemerintah.

"Apa yang disampaikan Menko Polhukam di salah satu acara yang terbuka untuk umum kemarin kita belum mengetahui kasus apa yang dimaksud.

"Sejauh ini memang ada dua kasus yang menjadi concern Presiden dan sejumlah pihak, sudah kami tangani," ujar Laode dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (12/11/2019).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memberikan keterangan pers terkait pengesahan revisi UU KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Laode M. Syarif mengatakan ingin mengetahui model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK sebagaimana tercantum dalam revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memberikan keterangan pers terkait pengesahan revisi UU KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Laode M. Syarif mengatakan ingin mengetahui model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK sebagaimana tercantum dalam revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Meski demikian, KPK mengakui jika proses penanganan kasus itu membutuhkan waktu.

Sebab, ada faktor kompleksitas perkara dan perolehan bukti.

Laode kemudian menjelaskan dua kasus yang dimaksud.

Pertama, Kasus pembelian Heli AW-101.

Laode menyebut penanganan kasus ini perlu kerja sama yang kuat antara KPK dan POM TNI.

"KPK menangani satu orang pihak swasta sedangkan POM TNI menangani tersangka dengan latar belakang militer," ungkap Laode.

Saat ini, KPK sedang menunggu hasil audit kerugian keuangan negara yang sedang dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laode menegaskan kasus ini sangat tergantung pada keterbukaan dan kesungguhan TNI.

"Khusus untuk kasus ini kami mengharapkan dukungan penuh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menko Polhukam. Karena kasusnya sebenarnya tidak susah kalau ada kemauan dari TNI dan BPK," tutur Laode.

Kedua, kasus Pertamina Energy Service Pte. Ltd (PES).

"Perkara ini sedang dalam proses penyidikan oleh KPK," lanjut Laode.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved