Kabar Surabaya

Kawal Penetapan Kenaikan UMK, Serikat Pekerja di Jawa Timur Akan Gelar Unjuk Rasa

Adapun sejumlah tuntutan yang akan disampaikan terkait dengan penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) pada akhir November mendatang

Kawal Penetapan Kenaikan UMK, Serikat Pekerja di Jawa Timur Akan Gelar Unjuk Rasa
SURYAMALANG.COM/Bobby
Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Jazuli bersama Anggota DPRD Jatim, Hari Putri Lestari ketika ditemui di Surabaya, beberapa waktu lalu. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA – Serikat pekerja di Jawa Timur akan menggelar unjuk rasa pada Selasa (19/11/2019) di Surabaya.

Adapun sejumlah tuntutan yang akan disampaikan terkait dengan penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) pada akhir November mendatang.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyampaikan aksi ini akan diikuti ribuan masa elemen tersebut.

”Kami akan memusatkan aksi kami di sejumlah lembaga pemerintahan, mulai dari Kantor Pemrov Jatim dan DPRD Jatim,” kata Sekjen FSPMI Jatim, Jazuli kepada jurnalis ketika ditemui di Surabaya, (17/11/2019).

Adapun ssejumlah tuntutan yang akan disampaikan pihaknya di antaranya meminta pemerintah provinsi untuk mencabut Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun2020 yang baru saja ditetapkan pada akhir Oktober lalu. Yang mana, UMP Jatim naik 8,51 persen dari Rp 1.630.059,05 pada 2019 menjadi Rp 1.768.777 pada 2020 mendatang.

”Kenaikan UMP tersebut selain besarannya tak menjawab harapan kami, juga taka ada fungsinya. Apalagi,UMP tak berlaku pasca adanya penetapan UMK,” kata Jazuli menerangkan.

Menurutnya, besaran UMP seharusnya tidak didasarkan pada UMK terendah di daerah,namun dengan mendasarkan pada rataan upah. ”Kalau berdasarkan besaran rataan, UMP seharusnya ada di angka Rp2,5 juta-an,” katanya.

Ia menambahkan bahwa besaran persentase tersebut apabila dijadikan sebagai acuan penentuan UMK masing-masing kabupaten-kota nantinya, juga akan semakin memperlebar kesenjangan upah antar daerah di Jawa Timur. Yang mana, selisih antara UMK terendah dan tertinggi di Jatim saat ini mencapai dua jutaan rupiah.

Masalah kesenjangan upah akan menimbulkan sejumlah masalah lain, selain menyangkut kesejahteraan buruh. Di antaranya, makin tinggi gini ratio (ketimpangan ekonomi), potensi pertumbuhan angka kemiskinan,hingga pemerataan penduduk.

”Kami juga kawatir akan semakin banyak orang desa yang pergi mencari pekerjaan ke luar negeri,” jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved