Kota Batu

225 Perusahaan di Kota Batu Tak Taat Bayar Pekerja Sesuai UMK

Upah Minimum Kota (UMK) Batu naik dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 2,7 juta pada 2020.

Penulis: Benni Indo | Editor: Zainuddin
web
ILUSTRASI 

SURYAMALANG.COM, KOTA BATU – Upah Minimum Kota (UMK) Batu naik dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 2,7 juta pada 2020.

Berkaca pada pengalaman tahun ini, banyak pekerja yang tidak mendapat upah sesuai UMK Kota Batu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Batu, Bambang Kuncoro mengatakan kenaikkan UMK berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan untuk melindungi upah pekerja.

Data di Dinas PMPTSP menunjukkan, ada 331 perusahaan di Kota Batu. Beberapa di antaranya tidak memenuhi hak dan kewajiban membayar pekerjanya sesuai UMK Kota Batu.

Padahal sudah diatur dalam Undang-undang No 13/2003 tentang ketenaga kerjaan.

“Memang masih ada beberapa perusahaan yang masih belum memenuhi kewajibannya membayar UMK ke pekerjanya,” kata Bambang kepada SURYAMALANG.COM.

Dasar dari kenaikan UMK yang hanya 8,51 persen ini mengacu pada kenaikan inflasi nasional 3,39 persen dan pertumbuhan eknomi nasional sebesar 5,12 persen.

“Sementara untuk teknisnya itu kan kami mengacu pada Upah Minimum Provinsi Jawa Timur (Jatim) sebesar Rp 1,7 Juta. Tapi kan gubernur berhak menetapkan UMK lebih tinggi dari UMP,” katanya.

Dijelaskan Bambang, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Batu adalah Rp 2.3 juta. Jika dibandingkan dengan UMK tahun 2019, nilainya sudah lebih dari ideal.

Sementara itu, Kabid Hubungan Industri DPMPTSP Kota Batu, Bambang Supriyanto menambahkan, dari jumlah 331 perusahaan yang ada di Kota Batu hanya 15 persen saja yang sudah melaksanakan pemenuhan UMK.

Menurutnya, banyak fakor yang menjadikan perusahaan enggan untuk membayarkan gaji sesuai UMK.

“Salah satunya perusahaan tidak melaporkan kepada kami, soal pembiayaan upah pekerjanya. Akhirnya kami sendiri yang turun ke lapangan,” katanya.

Jika dikalkulasi, ada sekitar 225 perusahaan baik itu skala kecil, menengah, hingga besar yang belum menjalankan UMK yang telah ditentukan di Kota Batu.

Sementara kewenangan sanksi menjadi tupoksi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jumlah pekerja di Kota Batu mencapai 9.914 jiwa.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved