Kota Batu

Pemkot Batu Dorong Perusahaan Tetap Bayar Pekerja Sesuai UMK Agar Kondusif

Untuk Kota Batu, UMK yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pekerjanya pada 2020 adalah Rp 2.794.800.

Pemkot Batu Dorong Perusahaan Tetap Bayar Pekerja Sesuai UMK Agar Kondusif
SURYAMALANG.COM/Benni Indo
Kepala Dinas PMPTSPTK Bambang Kuncoro 

SURYAMALANG.COM, BATU – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kota Batu menyelenggarakan sosialisasi UMK Kota Batu di Hotel Aston, Selasa (26/11/2019). Sosialisasi itu diikuti oleh 100 perusahaan besar yang ada di Kota Batu.

Kepala Dinas PMPTSPTK Bambang Kuncoro mengatakan, sosialisasi itu bertujuan agar perusahaan bisa menggaji pekerjanya sesuai UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Untuk Kota Batu, UMK yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pekerjanya pada 2020 adalah Rp 2.794.800. Nilai itu naik dari UMK 2019 yang sebanyak Rp 2.575.616 atau naik 7,9 persen.

"Sosialisasi ini digelar agar perusahaan membayar pegawai sesuai UMK yang ditetapkan oleh Gubernur. Sehingga kesejahteraan pegawai di Kota Batu tercapai," ujar Bambang, Selasa (26/11/2019).

Lebih lanjut, ia menerangkan dengan pembayaran gaji sesuai UMK diharapkan kondisi Kota Batu tetap kondusif karena tida ada perselisihan antara pekerja dengan perusahaan. Setelah sosialisasi, sidak juga akan dilakukan oleh Dewan Pengawas bersama Dewan Pengupahan agar perusahaan melaksanakan perintah terkait UMK.

"Melalui sidak yang bakal dilakukan akhir Februari hingga Maret 2020 nanti akan diketahui apakah nantinya perusahaan membayar sesuai UMK atau tidak. Nanti bisa diketahui melalui sidak yang dilakukan. Jika perusahaan tidak membayar gaji sesuai UMK maka perusahaan akan diproses sesuai dengan UU 13 tahun 2003," urainya.

Bambang tidak mengelak jika masih banyak perusahaan yang belum bisa bayar pekerja sesuai UMK di Kota Batu. Di sisi lain, perusahaan dan pekerja melakukan perjanjian untuk menentukan upah. Namun Bambang tak bisa menyebutkan siapa saja perusahaan yang membayar di bawah UMK karena pihaknya hanya melakukan pembinaan sesuai aturan daeah.

Beberapa aturan atau sanksi yang diberikan pihaknya adalah sanksi administratif atau menyurati. Kemudian ditandak lanjuti oleh provinsi.

"Yang berhak adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itupun setelah dilakukan sidak dan audit apakah perusahaan yang tak bisa bayar pegawai sesuai UMK karena memang tidak mampu atau bagaimana. Jadi kami hanya melakukan pembinaan," bebernya.

Sementara itu, Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batu Purtomo menegaskan bahwa hampir 75 persen perusahaan di Kota Batu tak membayar pegawainya sesuai UMK dari total sekitar 350 perusahaan.

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved