Kota Batu

SPSI Temukan Perusahaan 'Nakal' di Kota Batu yang Bikin Laporan Keuangan Dobel untuk Manipulasi UMK

SPSI Temukan Perusahaan di Kota Batu Buat Laporan Keuangan Dobel untuk Manipulasi Upah Sesuai UMK

SPSI Temukan Perusahaan 'Nakal' di Kota Batu yang Bikin Laporan Keuangan Dobel untuk Manipulasi UMK
SURYAMALANG.COM/Benni Indo
Ketua SPSI DPC Kota Batu Purtomo saat berbicara di forum sosialisasi UMK Kota Batu, Selasa (26/11/2019). 

SURYAMALANG.COM, BATU - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Batu mendesak Pemkot Batu agar bertindak tegas sesuai Undang-undang dalam menindak perusahaan yang tidak membayar pekerjanya sesuai UMK Kota Batu.

Ketua SPSI DPC Kota Batu, Purtomo mengatakan, ada temuan sebuah perusahaan yang membuat laporan keuangan dobel. Perusahaan tersebut melaporkan telah membayar pekerjanya sesuai UMK di laporan palsu.

“Jadi perusahaan itu membuat dua laporan. Padahal mampu membayar pekerjanya dengan sesuai UMK. Tapi kenyataannya, pekerja tidak mendapat upah sesuai UMK,” kata Purtomo, Rabu (27/11/2019).

Kata Purtomo, temuan itu juga diketahui oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kota Batu. Namun Purtomo melihat tidak ada tindakan dari Pemkot Batu. Hingga saat ini, pekerja di perusahaan tersebut masih mendapat upah di bawah UMK.

“Saya mengimbau agar Pemkot Batu bisa menegakkan hukum dengan baik. Saya tidak menyoroti pengusahanya, tapi pemerintah karena mereka yang memiliki kewenangan,” tegas Purtomo.

Purtomo menilai Pemkot Batu tidak memiliki niat serius untuk menegakkan peraturan terkait ketetapan UMK. Padahal, mayoritas pekerja berasal dari Kota Batu.

“Katakanlah ada 400 perusahaan di Kota Batu ini. Hanya 15 persen saja yang membayar sesuai UMK. Sisanya bagaimana? Pemerintah Kota Batu harus tegas karena mereka mengetahui temuan ini,” tegasnya.

Diterangkan Purtomo, temuan seperti itu selalu terjadi setiap tahunnya. Sejauh ini, beluma da perubahan yang mendasar. Desakan kepada Pemkot Batu agar menerapkan sanksi sesuai Undang-undang agar memberikan efek jera kepada perusahaan.

“Coba satu saja dulu perusahaan yang ditindak sesuai Undang-undang, maka akan memberika efek jera kepada perusahaan lainnya. Sementara ini tidak ada yang mendapatkan sanksi,” katanya.

Terpisah, Kepala DPMTSPTK Kota Batu Bambang Kuncoro mengaku memang tidak bisa berbuat banyak walaupun mengetahui bahwa banyak perusahaan yang belum bisa memenuhi hak karyawan untuk memberikan UMR menurut aturan pemprov.

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved