Kota Batu

SPSI Temukan Perusahaan 'Nakal' di Kota Batu yang Bikin Laporan Keuangan Dobel untuk Manipulasi UMK

SPSI Temukan Perusahaan di Kota Batu Buat Laporan Keuangan Dobel untuk Manipulasi Upah Sesuai UMK

Penulis: Benni Indo | Editor: eko darmoko
SURYAMALANG.COM/Benni Indo
Ketua SPSI DPC Kota Batu Purtomo saat berbicara di forum sosialisasi UMK Kota Batu, Selasa (26/11/2019). 

SURYAMALANG.COM, BATU - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Batu mendesak Pemkot Batu agar bertindak tegas sesuai Undang-undang dalam menindak perusahaan yang tidak membayar pekerjanya sesuai UMK Kota Batu.

Ketua SPSI DPC Kota Batu, Purtomo mengatakan, ada temuan sebuah perusahaan yang membuat laporan keuangan dobel. Perusahaan tersebut melaporkan telah membayar pekerjanya sesuai UMK di laporan palsu.

“Jadi perusahaan itu membuat dua laporan. Padahal mampu membayar pekerjanya dengan sesuai UMK. Tapi kenyataannya, pekerja tidak mendapat upah sesuai UMK,” kata Purtomo, Rabu (27/11/2019).

Kata Purtomo, temuan itu juga diketahui oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kota Batu. Namun Purtomo melihat tidak ada tindakan dari Pemkot Batu. Hingga saat ini, pekerja di perusahaan tersebut masih mendapat upah di bawah UMK.

“Saya mengimbau agar Pemkot Batu bisa menegakkan hukum dengan baik. Saya tidak menyoroti pengusahanya, tapi pemerintah karena mereka yang memiliki kewenangan,” tegas Purtomo.

Purtomo menilai Pemkot Batu tidak memiliki niat serius untuk menegakkan peraturan terkait ketetapan UMK. Padahal, mayoritas pekerja berasal dari Kota Batu.

“Katakanlah ada 400 perusahaan di Kota Batu ini. Hanya 15 persen saja yang membayar sesuai UMK. Sisanya bagaimana? Pemerintah Kota Batu harus tegas karena mereka mengetahui temuan ini,” tegasnya.

Diterangkan Purtomo, temuan seperti itu selalu terjadi setiap tahunnya. Sejauh ini, beluma da perubahan yang mendasar. Desakan kepada Pemkot Batu agar menerapkan sanksi sesuai Undang-undang agar memberikan efek jera kepada perusahaan.

“Coba satu saja dulu perusahaan yang ditindak sesuai Undang-undang, maka akan memberika efek jera kepada perusahaan lainnya. Sementara ini tidak ada yang mendapatkan sanksi,” katanya.

Terpisah, Kepala DPMTSPTK Kota Batu Bambang Kuncoro mengaku memang tidak bisa berbuat banyak walaupun mengetahui bahwa banyak perusahaan yang belum bisa memenuhi hak karyawan untuk memberikan UMR menurut aturan pemprov.

Bambang tidak mengelak jika masih banyak perusahaan yang belum bisa bayar pekerja sesuai UMK di Kota Batu. Di sisi lain, perusahaan dan pekerja melakukan perjanjian untuk menentukan upah. Namun Bambang tak bisa menyebutkan siapa saja perusahaan yang membayar di bawah UMK karena pihaknya hanya melakukan pembinaan sesuai aturan daerah.

Beberapa aturan atau sanksi yang diberikan pihaknya adalah sanksi administratif atau menyurati. Kemudian ditandak lanjuti oleh provinsi.

"Yang berhak adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itupun setelah dilakukan sidak dan audit apakah perusahaan yang tak bisa bayar pegawai sesuai UMK karena memang tidak mampu atau bagaimana. Jadi kami hanya melakukan pembinaan," bebernya.

Untuk Kota Batu, UMK yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pekerjanya pada 2020 adalah Rp 2.794.800. Nilai itu naik dari UMK 2019 yang sebanyak Rp 2.575.616 atau naik 7,9 persen. Pemkot Batu telah melakukan sosialisasi dan mengimbau agar perusahaan memberikan upah sesuai UMK kepada pekerjanya.

"Kami terus mengimbau agar perusahaan membayar pekerjanya sesuai UMK yang ditetapkan oleh Gubernur. Sehingga kesejahteraan pegawai di Kota Batu tercapai," ujar Bambang.

Lebih lanjut, ia menerangkan dengan pembayaran gaji sesuai UMK diharapkan kondisi Kota Batu tetap kondusif karena tida ada perselisihan antara pekerja dengan perusahaan. Setelah sosialisasi, sidak juga akan dilakukan oleh Dewan Pengawas bersama Dewan Pengupahan agar perusahaan melaksanakan perintah terkait UMK.

"Melalui sidak yang bakal dilakukan akhir Februari hingga Maret 2020 nanti akan diketahui apakah nantinya perusahaan membayar sesuai UMK atau tidak. Nanti bisa diketahui melalui sidak yang dilakukan. Jika perusahaan tidak membayar gaji sesuai UMK maka perusahaan akan diproses sesuai dengan UU 13 tahun 2003," urainya.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved