Malang Raya

Wali Kota Malang Sutiaji Kunjungi Rumah Sugianto, Warga Kedungkandang Calon Penerima Bantuan Sosial

Kedatangan orang nomor satu di Kota Malang itu ialah untuk melihat warga yang akan mendapatkan bantuan sosial.

Wali Kota Malang Sutiaji Kunjungi Rumah Sugianto, Warga Kedungkandang Calon Penerima Bantuan Sosial
SURYAMALANG.COM/Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Wali Kota Malang, Sutiaji saat mengunjungi rumah warga calon penerima bantuan sosial yang terletak RT 7 RW 4 Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang pada Senin (2/12/2019). 

SURYAMALANG.COM, KEDUNGKANDANG - Wali Kota Malang, Sutiaji mengunjungi salah satu rumah Sugianto yang terletak RT 7 RW 4 Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang pada Senin (2/12).

Kedatangan orang nomor satu di Kota Malang itu ialah untuk melihat warga yang akan mendapatkan bantuan sosial.

Sutiaji juga ingin memastikan, bahwa "by name by adress" yang menjadi bahan evaluasi Ranperda Kota Malang dari Gubernur Jawa Timur telah ada.

Meski dalam lampiran Lampiran III dan IV pada Rancangan Peraturan Wali Kota
Malang dari hasil evaluasi by name by adressnya belum dilampirkan.

"Kedatangan kami ingin menunjukkan, bahwa penyesunan APBD kita basicnya adalah permintaan dari masyarakat. Dan kita yang mandu dengan mengklarifikasi data langsung di lapangan," ucapnya.

Untuk itu, Sutiaji ingin memastikan bahwa, penerima bansos seperti warga Kelurahan Kedungkandang inilah yang dimaksudnya sebagai data valid penerima bansos by name by address.

Pihaknya juga memastikan, bahwa daftar penerima bansos yang diminta gubernur dalam catatan evaluasi sudah rangkum dan siap.

"Semua evaluasi itu normatif. Nanti akan kami lampirkan. Karena semua sudah ada tinggal kami kirimkan," ucapnya.

Dari hasil evaluasi Gubernur Jatim tentang APBD TA 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Penjabaran APBD TA202A Nomor 188/155.KKPTSI013/2019 menyebutkan, ada delapan pos anggaran yang tidak menyantumkan by name by adress.

Di antaranya ialah Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik) sebesar Rp. 18 Miliar, BOS DISDIK (SD Swasta dan SMP Swasta ) senilai Rp. 37 Miliar.

Halaman
123
Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: surya.co.id
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved