Kota Batu

Masyarakat Batu Kirim Ranperda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ke Dewan

Rakyat kecil di Kota Batu banyak yang tidak mendapatkan keadilan ketika mendapatkan kasus.

Penulis: Benni Indo | Editor: Zainuddin
SURYAMALANG.COM/Benni Indo
Salma Safitri saat akan menyerahkan draft Ranperda Bantuan Hukum untuk Masyarakar Miskin di DPRD Batu, Selasa (10/12/2019). 

SURYAMALANG.COM, BATU - Rakyat kecil di Kota Batu banyak yang tidak mendapatkan keadilan ketika mendapatkan kasus.

Satu contoh seperti dijelaskan Salma Safitri dari Organisasi Suara Perempuan Desa, adanya anak perempuan yang dihamili ayah tirinya.

Kasus itu tidak diproses hukum karena pelaku merupakan tulang punggung keluarga.

“Korban minta agar ayahnya tidak dipenjara karena menjadi tulang punggung. Kalau tidak ada ayahnya, mau makan apa?” ujar Salma kepada SURYAMALANG.COM saat akan menyerahkan draft Ranperda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di DPRD Batu, Selasa (10/12/2019).

Selain contoh di atas, Salma juga menjelaskan ada kasus lainnya yang tidak diproses hukum.

Kasus hukum yang kerap menimpa masyarakat miskin di Kota Batu antara lain kekerasan dalam rumah tangga.

Masyarakat miskin di Kota Batu cenderung tidak mau berurusan dengan hukum ketika mengalami kasus.

Di sisi lain, Salma juga mengatakan kalau di Kota Batu belum ada satupun lembaga bantuan hukum swasta. Hanya ada satu lembaga milik pemerintah.

Maka dari itu, sejumlah organisasi masyarakat mengusulkan Ranperda Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin ke DPRD Batu.

Salma mengatakan Ranperda itu sebetulnya sudah pernah dibahas oleh DPRD Batu periode sebelumnya, namun hingga masa jabatan selesai, Ranperda juga tak selesai menjadi Perda.

“Kami berharap Pansus segera disusun setelah pertemuan hari ini.”

“Ini kami sudah bawa Ranperda usulan kami,” terang Salma yang juga turut mendorong adanya Perda.

Dalam Ranperda itu, berisi sejumlah usulan peraturan terkait proses bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Apa saja hak penerima bantuan hukum dan mekanisme pendanaan kepada lembaga bantuan hukum swasta yang telah memiliki izin.

“Harus ada dana dari pemerintah yang diberikan ke lembaga bantuan hukum yang terverifikasi,” imbuh Salma.

Kata Salma, lembaga yang ada saat ini tidak memiliki anggaran memadai sehingga pelayanan dan fasilitasnya belum efektif.

Salma juga mendorong agar ada lembaga bantuan hukum yang didirikan di Kota Batu agar laporan masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum bisa terakomodir.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved