Kampus To Kampung & Kampung Asuh, Upaya Pemkot Galang Potensi Kampus Demi Percepat Pembangunan

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Walikota Malang Sutiaji menginisiasi pertemuan dengan para rektor perguruan tinggi di Kota Malang di Balaikota, Selasa (21/1/2020).

Programnya bernama ‘Kampus to Kampung’ dan ‘Kampung Asuh’.

Pertemuan ‘Menggalang Potensi CSR Kampus Untuk Mempercepat Pembangunan Kota Malang’ itu direspons positif para rektor. Mereka memberi masukan agar program bisa berjalan.

Wali kota juga mengenalkan Ketua Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Kota Malang, Prof Dr Ir M Bisri MS, guru besar Universitas Brawijaya (UB) pada peserta undangan yang hadir.

Dijelaskan Sutiaji, meski Kota Malang kota kecil, namun jumlah perguruan tingginya banyak.

Untuk pemberdayaan, maka diperlukan peran banyak pihak termasuk kampus.

“Kenapa hari ini kita semua berkumpul? Home base perguruan tinggi banyak di Kota Malang. Sehingga kampus bisa memberi sumbangsih untuk pembangunan kota. Masyarakat Kota Malang bisa jadi laboratorium perguruan tinggi,” kata Sutiaji.

Sehingga disampaikan ada program ‘Kampus To Kampung’ yang bisa diinisiasi oleh perguruan tinggi lewat tri darma perguruan tingginya, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Ia ingin potensi kampus ditunjukkan ke masyarakat. Bukan sebagai menara gading.

Rencana nanti akan dibagi pada enam wilayah di Kota Malang. Kampus to Kampung bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan lingkungan.

Untuk pendidikan misalkan pemberian beasiswa masuk perguruan tinggi untuk warga Kota Malang yang pandai namun dari keluarga tidak mampu.

Perguruan tinggi bisa memberikan berapa? Misalkan untuk biaya SPP dan DPP (uang gedung).

Namun untuk biaya hidup dan transportasi akan ditanggung Pemkot Malang," jelas walikota.

Selain itu lewat Dindik Kota Malang juga disiapkan hibah beasiswa ke perguruan tinggi sebesar Rp 6,5 juta per semester.

Selain itu nanti akan dilakukan zonasi untuk pemberdayaan di masyarakat sebab jumlah kampus cukup banyak.

Sedang di bidang kesehatan, seperti menguatkan pembinaan seperti kesadaran kontrol, berobat, penyuluhan dll.

“Saat saya di Kelurahan Kedungkadang lalu, ternyata banyak pernikahan dini  karena ‘kecelakaan’. Kira-kira ada 27 an,” katanya.

Tentang rencana program itu, Prof Dr Suko Wiyono, Rektor Universitas Wisnuwardhana yang juga Ketua Aptisi Jawa Timur menyatakan mendukung program itu.

“Soal beasiswa di tempat saya, monggo. Saya akan bebaskan biaya terkait ke kita (pendidikan). Tapi kalau biaya hidup tidak bisa,” kata Suko.

Apalagi untuk program studi sosial tidak banyak biaya. Kecuali prodi-prodi yang perlu banyak praktik, seperti kimia.

Menurutnya, di kampusnya selama ini banyak membantu anak pondok dan mahasiswa dari Kabupaten Malang.

Sedang Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Prof Dr AH Rofi'uddin MPd minta dipasok data agar bisa membantu calon mahasiswa Kota Malang.

“Sebab dari beasiswa Bidik Misi saja alokasinya 1300 mahasiswa per tahun,” jelas Rofi'uddin di forum itu.

Selain itu juga ada skema beasiswa lain seperti PPA.

“Kalau datanya lengkap, kami optimis bisa memberikan pada 2020,” paparnya.

Sedang untuk zonasi pengabdian ke masyarakat berupa ‘Kampung Asuh’, Rektor UM minta agar ada pertemuan lagi dengan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) sehingga saat aplikasi bisa tidak tumpang tindih dengan kampus lain.

Sehingga bisa lebih bermanfaat.

Sedang Dr Fauzan MPd, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memberikan masukan agar program tidak dibuat parsial.

“Sehingga perlu dibuatkan desainnya dan punya goalnya,” papar Fauzan.

Misalkan ketika menyebut angka pengangguran tinggi di Kota Malang, perlu dibuatkan cara penangangannya bagaimana, peran perguruan tinggi dimana. Sehingga harus diindentifikasi kebutuhan.

“Jika tidak ada datanya, maka tidak tahu akan diberi penanganan apa. Data harus valid dan tidak parsial,” sarannya.

Sedang Rektor Universitas Brawijaya (UB) Prof Dr Ir Nuhfil Hanani MS menyebutkan beasiswa yang telah diberikan pada mahasiswa UB dari Kota Malang sebanyak 913.

Pemberian beasiswa karena tidak mampu dan berprestasi.

Ia menyebutkan, sekarang ada perubahan skema untuk beasiswa Bidik Misi yaitu menggunakan KIP (Kartu Indonesia Pintar).

“Jika dari SMA sudah mendapat KIP, maka jika mendaftar juga pintar, pasti mendapat beasiswa Bidik Misi,” kata Nuhfil.

Sedang untuk ‘Kampung Asuh’ saran sama juga diberikan agar ada pertemuan lagi dengan LPPM masing-masing kampus. Sehingga zonasinya jelas.

Dari paparan walikota, ‘Kampung Asuh’ yang dibebankan ke perguruan tinggi tidak sama.

Jika kampus skala besar bisa mengasuh tiga kampung. Jika skala kecil, hanya satu kampung.

“Nanti misalkan ada penggarapan seperti desa wisata, berbagai perguruan tinggi bisa berkolaborasi sesuai kemampuannya,” kata Nuhfil.

Prof Dr Ir M Bisri MS : Segera Bertemu LPPM

Dari respons para rektor, maka di forum itu, Ketua Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Daerah, Prof Dr Ir M Bisri MS menyatakan akan melakukan pertemuan dengan LPPM tiap kampus.

“Mohon izin dari rektor-rektor setelah ini ada pertemuan dengan LPPM,” tandas Bisri.

Sebab semakin cepat, diharapkan anggaran di LPPM ada yang diberikan untuk program ‘Kampung Asuh’.

Sebab untuk PTN barangkali sudah ada yang dibagikan ke dosen untuk pengabdian.

“Tolong didumi (diberi). Kalau untuk PTS kan lebih fleksibel,” kata dia.

Dikatakan, timnya akan merespons cepat untuk membuat konsepnya, seperti beasiswa.

Nantinya calon yang diajukan akan disaring. Sehingga diharapkan Februari 2020 sudah ada siswa yang bisa disaring untuk mendapatkan beasiswa.

Sedang pertemuan dengan LPPM nanti diharapkan bisa membuat program yang terpadu dan tidak tumpang tindih.

“Sehingga programnya terstruktur,” jawabnya.

Adanya program ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas kampung di Kota Malang dari berbagai sisi seperti ekonomi, SDM.

Sedang pembentukan Forum Rektor Kota Malang akan dibahas terpisah oleh para rektor karena selama ini belum pernah ada.