Maksimalkan Pendapatan Pajak, Bapenda Kota Malang Gelar Pelatihan Sistem e-BPHTB

Mulai Senin (10/2/2020) hingga 6 Maret mendatang, Bapenda menggelar pelatihan implementasi e-BPHTB yang terbagi dalam beberapa gelombang.

Maksimalkan Pendapatan Pajak, Bapenda Kota Malang Gelar Pelatihan Sistem e-BPHTB
Bapenda Kota Malang
Kepala Bapenda Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT (kiri) dalam kegiatan sosialisasi bersama Tim Korsupgah KPK RI dan Walikota Malang Drs H Sutiaji, beberapa waktu lalu. 

Sosialisasi penerapan sistem billing, validasi dan metode transaksi online untuk Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan itu sudah dilakukan mulai dari di Kantor Bapenda hingga di Ruang Sidang Balaikota.

Ade menjelaskan, adanya sistem BPHTB Online akan mengurangi kontak langsung antara Wajib Pajak dengan petugas pajak, apalagi dengan pejabat Bapenda.

“Adanya sistem ini akan membuat pelayanan pajak daerah jauh lebih cepat, transparan, jujur dan tanpa biaya tambahan apapun,” ungkap pria yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania ini.

Apalagi, saat ini Bapenda sudah tidak lagi memberlakukan verifikasi lapangan alias verlap dalam pengurusan BPHTB.

Meski demikian, dalam menetapkan besaran pajak tersebut, pihak Bapenda melakukan tahapan-tahapan secara prosedural demi menjunjung azas tertib administrasi.

Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan atau penelitian lapangan langsung ke lokasi.

"Bapenda tidak lagi melakukan Verlap. Yang ada hanyalah pemeriksaan sederhana lapangan, sebagaimana diatur dalam Perda No 15 Tahun 2010 Pasal 32," tegas Ade.

Dasar Pemeriksaan/Penelitian Lapangan tersebut mengacu UU No 28 Tahun 2009 Pasal 170 serta diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No 15 Tahun 2010 Pasal 32 ayat 1 yang berisi “Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah”.

Lalu dipertegas di ayat 4 yang berisi : “Apabila ada perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang dilaporkan dengan basis data pajak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan”.

“Dalam prosesnya, juga dilakukan pencocokan data transaksi yang pernah ada di lokasi tersebut maupun kawasan sekitarnya sebagai dasar acuan penetapan besaran BPHTB,” papar mantan Kabag Humas Setda Kota Malang itu.

Halaman
123
Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved