Cara Ikut Sensus Penduduk Online Indonesia 2020, Mulai 15 Februari - 31 Maret, Gak Perlu Ribet Lagi

SURYAMALANG.COM - Cara ikut sensus penduduk online Indonesia tahun 2020 ternyata sangat mudah dan praktis. 

Tidak seperti dulu yang dilakukan secara manual sensus penduduk tahun ini dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) lewat metode daring. 

Rencananya, sensus penduduk online Indonesia tahun 2020 dimulai sejak 15 Februari hingga 31 Maret 2020. 

Seperti diketahui, sensus penduduk dilakukan secara berkala setiap 10 tahun sekali mulai tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan terakhir pada 2010 lalu.

Sensus digunakan untuk pengumpulan data penduduk terkait demokrasi (pemilu), pengumpulan pajak, juga digunakan dalam ilmu ekonomi, dan banyak hal lainnya.

Berikut tata cara pengisian sensus penduduk dengan sistem online yang dikutip dari harian Kompas edisi 17 Februari 2020:

1. Masuk ke laman www.sensus. bps.go.id menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan internet.

2. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP.

3. Mengisi nomor Kartu Keluarga (KK).

4. Membuat Password dan memilih pertanyaan pengaman untuk menjaga keamanan data.

5. Layar daftar pertanyaan akan muncul, lalu isi daftar pertanyaan sesuai dengan kondisi saat ini.

6. Contoh pertanyaan meliputi alamat, daya listrik, jenis air minum yang digunakan, dan data anggota keluarga lainnya.

7. Setelah selesai mengisi daftar pertanyaan, klik kirim.

8. Klik unduh bukti pengisian.

9. Selesai.

Meski demikian, selain menggunakan metode online, BPS juga akan tetap menggunakan metode sensus konvensional yang akan dilaksanakan pada Juli 2020. Artinya petugas sensus akan mendatangi penduduk sesuai ragam sampel yang sudah ditentukan.

Beberapa Hal Lain yang Penting Diketahui 

Dikutip dari laman resmi Badan Pusat Statistik sensus tahun ini dilakukan dalam tiga tahap.

Pertama, akan dibuka SP2020 secara online (SPO) mulai 15 Februari-31 Maret 2020.

Masyarakat diminta mengisi sensus secara mandiri melalui https://sensus.bps.go.id

Kedua, bagi masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam SPO, akan didatangi dan diwawancara oleh petugas sensus pada Juli 2020.

Tahap kedua ini menyangkut pemeriksaan daftar penduduk, verifikasi lapangan (ground check),  hingga pencacahan lengkap.

Ketiga, pada bulan Juli 2021 akan dilakukan pencacahan sampel.

Tahap ketiga ini terkait pengumpulan data dan informasi kependudukan dan dan perumahan untuk menghasilkan berbagai parameter demografi dan indikator sosial lainnya.

Langkah Sensus Secara Online

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Margo Yuwono mengatakan, SP 2020 akan menggunakan basis data kependudukan dari 266.534.836 warga.

Data ini dihimpun oleh Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang terdokumentasikan dalam sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).

Berdasarkan data yang sudah ada, pihaknya merancang agar sistem survei bisa diikuti warga secara online.

Untuk bisa mengikuti survei secara online, warga diminta mengakses laman www.sensus. bps.go.id.

Survei online bisa dilakukan mulai Sabtu (15/2/2020) hingga 31 Maret 2020.

Margo menyarankan warga mengikuti semua petunjuk yang ada di dalam laman.

"Caranya ada tiga tahap. Pertama membuat password sendiri, lalu ikuti seluruh pertanyaan di laman dan dijawab sesuai kondisi saat ini, " ujar Margo di Kantor Kemenkominfo, Kamis (13/2/2020) sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

"Sehingga, seterusnya masyarakat bisa memasukkan data individu dan keluarganya dari laman itu, " tegasnya.

Guna memperlancar pengisian survei secara online, warga diimbau agar menyiapkan data kependudukan yang ada.

Setidaknya, warga harus menyiapkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK), data yang ada pada Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran.

Margo juga menyarankan warga menyiapkan data lain yang diperlukan, misalnya akta nikah, surat cerai dan sebagainya sesuai status administrasi kependudukan saat ini.

Sensus penduduk memiliki data yang sangat lengkap dari semua penduduk yang ada di Indonesia.

Data hasil sensus sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Berbagai kebijakan pembangunan yang akan diterapkan membutuhkan dasar data yang akurat dan dapat dipercaya.