UB, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Trunojoyo Kerja Sama dengan Ombudsman RI

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Tiga kampus menjalin kerjasama dengan Ombudsman RI bertempat di FIA Universitas Brawijaya (UB), Rabu (19/2/2020).

Meliputi UB, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Universitas Trunojoyo Madura.

Ketua Ombudsman RI, Prof Amzulian Rifai SH LLM PhD menyatakan kuwalahan menerima mahasiswa magang di lembaganya.

“Maka nanti yang PKL (Praktik Kerja Lapangan) adalah dengan perguruan tinggi yang sudah menjalin kerja sama,” jelas Amzulian.

Menurutnya, mahasiswa magang nanti tidak hanya di kantor, tapi jika ada penyelesaian kasus akan diajak ikut agar bisa melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

Kerjasama selain untuk magang juga untuk keperluan lain.

Seperti kebutuhan lembaganya akan keterangan ahli yang adanya di perguruan tinggi.

Karena itu pihaknya perlu keterlibatan perguruan tinggi.

“Kami juga perlu kajian-kajian. Anggaran ada Rp 12 miliar. Kami akan menoleh pada perguruan tinggi kerjasama,” kata pria berkacamata ini.

Dikatakan, dengan adanya MoU, maka akan lebih banyak yang mengenal lembaga yang mengawasi seluruh kementrian dan lembaga negara.

Rektor UMM, Dr Fauzan MPd menyatakan menjalin kerjasama dengan Ombudsman termasuk untuk keperluan magang mahasiswanya.

Setelah acara MoU juga ada kuliah tamu dari Amzulian terkait pelayanan publik.

Ia mencari pendapat mahasiswa tentang pelayanan publik di Indonesia.

Satu mahasiswa menjawab pelayanan publik belibet, prosedur gak jelas. Dan dalam prosesnya juga perlu biaya yang gak jelas.

Ada lagi yang memberi masukan agar memberi perhatian pada dispenduk dan pelayanan pajak.

Mahasiswa S2 itu menceritakan untuk ganti KTP saja lama.

“Sampai enam bulan belum selesai. Ganti foto juga tak bisa karena katanya blanko habis.”

“Padahal saya perlu ganti foto karena di KTP sebelumnya tidak berhijab,” kata cewek ini.

Selain itu juga mengeluhkan lamanya bayar PPn dan PPh.

Menurutnya, banyak hal yang dilaporkan ke Ombudsman. Termasuk soal perselingkuhan.

“Yang jadi urusan saya adalah jika sudah dilaporkan ke institusi tidak ditindaklanjuti.”

“Atau sudah lapor ke Irwasda tidak bergerak. Jadi terlapornya institusi,” katanya.

Namun setelah itu ada tindakan atas kasus itu. Disebutnya, Presiden Jokowi konsen pada 30 perusahaan dunia yang merelokasi bisnisnya.

20 perusahaan memilih ke Vietnam dan 10 perusahaan ke beberapa negara Asia. Namun tidak ada satupun yang ke Indonesia.

“Ada apa ini?” tanyanya.

Ini dampaknya banyak. Sebab biaya yang dikeluarkan di Indonesia cukup banyak untuk bisnis. Ia menyebut untuk izin usaha saja rata-rata Rp 97 juta.

Sedang Pak Jokowi ingin menekan hingga Rp 7 juta saja. Apa yang terjadi, tambahnya, merefleksikan banyak hal termasuk birokrasi.

Sebab untuk investasi, Indonesia sudah dikalahkan oleh Vietnam dan Thailand.

Sementara Dekan FIA UB Prof Dr Bambang Supriyono MS berencana akan membangun Ombudsman Center.

Ombudsman center tersebut sebagai wadah sinergi UB bersama Ombudsman.

“Sehingga bisa menjadi  wadah pembelajaran bagi mahasiswa agar kami memiliki alumni dan mahasiswa yang memiliki etika untuk menjunjung tinggi mengenai clean goverment dan clean governance,” papar Bambang.