Penjelasan DPR soal Tes Covid-19 Anggota & Keluarga yang Picu Kontroversi, Liburan KD Ikut Disorot

SURYAMALANG.com - Media sosial dikejutkan dengan postingan salah satu tenaga medis, Dokter Yusuf SpOG.

Dalam postingan instagramnya ia menuliskan surat terbuka untuk Presiden Jokowi dan BNPB.

Ia memajang potret anggota DPR sekaligus aris, Krisdayanti sekeluarga.

Pada postingan tersebut, terlihat potret Krisdayanti dan keluarga yang baru ini melakukan perjalanan ke luar negeri.

Menurut dokter Yusuf, anggota DPR justru memiliki hak istimewa atas rapid tes.

Diketahui sebelumnya, anggota DPR akan melakukan rapid test masal yang akan dilakukan pada Kamis, (25/03/20) mendatang.

Keputusan ini mengejutkan publik di tengah pandemi wabah corona di Indonesia.

Pasalnya, memang tak sembarangan masyarakat yang bisa mendapatkan rapid test.

Terlebih Krisdayanti justru plesiran di tengah wabah corona.

"Surat terbuka buat Presiden RI @jokowi, @bnpb_indonesia .

Ditengah wabah corona. Pemerintah bersikap untuk mutus rantai penyebaran dengan rapid test masal.

Menjadi kontradiksi dengan memberikan hak privilege buat wakil rakyat.

Sementara di saat yang bersamaan si wakil rakyat sengaja meengeksposekan diri dengan virus di luar negeri ?

Apakah kebijakan ini memihak dengan kami yang berjuang di frontline dalam merawat pasien dirumah sakit rumah sakit indonesia ?

Ini adalah contoh kasus yang bs membuka mata kita, ditengah wabah corona,

anggota DPR RI, @krisdayantilemos, yang harus nya reses turun ke dapil, Tapi pelesiran,

selanjutnya dapat hak istimewa untuk rapid test screening?" tulis akun @dokteryusuf.spog.

Dikabarkan sebelumnya, jika Anggota DPR akan melakukan rapid test massal covid-19.

Hal tersebut diungkap Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan saat ini pembagian jadwal masih dalam penyusunan karena jumlah peserta yang ikut diperkirakan mencapai 2.000 orang.

Asumsi ini berdasarkan jumlah anggota dewan sebanyak 575 orang dengan masing-masing empat anggota keluarga.

Mengetahui berita ini begini klarifikasi DPR soal Rapid Tes Massal Wakil Rakyat dan Keluarganya.

Mengutip kompas.com Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pembelian alat tes virus corona untuk pemeriksaan seluruh wakil rakyat beserta keluarganya bukan menggunakan anggaran negara.

Beberapa wakil rakyat berinisiatif untuk membeli alat rapid test Covid-19 sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

"Sebagian anggota inisiatif patungan membeli alat rapid test," kata Dasco saat dihubungi, Selasa (24/3/2020).

Inisiatif ini berangkat dari kegelisahan sejumlah anggota dewan karena mereka melaksanakan kunjungan ke banyak daerah selama masa reses.

Oleh karena itu, menjelang pembukaan masa persidangan yang direncanakan pada 30 Maret 2020, DPR menggelar tes Covid-19 secara mandiri.

"Sebentar lagi DPR akan memasuki masa sidang. Dikhawatirkan sidang nanti kalau tidak ada antisipasi, anggota yang dari dapil mungkin membawa lalu menyebarkan virus ke kompleks parlemen," papar Dasco.

"Kami patungan dan beli karena tidak mau membebani anggaran negara dan rumah sakit untuk tes corona, itu saja," lanjut dia.

Dasco mengatakan, alat rapid test virus corona dapat dibeli langsung dari produsen di China.

Produsen memperbolehkan pembelian oleh institusi dengan minimal pemesanan 20.000 unit.

"Kami kontak langsung. Oleh pabrik di sana ditanya, kalau untuk pembelian per orangan tidak boleh, kalau pemerintah atau institusi boleh.

Ya, kami pakai alamat DPR. Tapi bukan uang negara, hanya pakai alamat DPR," tutur dia.

Selain untuk pemeriksaan anggota dewan dan keluarga, Dasco menyatakan, tes virus corona akan dilakukan bagi mereka yang beraktivitas di kompleks parlemen.

Misalnya, personel pengamanan dalam (Pamdal) dan wartawan.

Kemudian, setelah digunakan oleh seluruh wakil rakyat beserta keluarganya dan perangkat di parlemen, alat tes virus corona akan dibagikan ke daerah-daerah yang membutuhkan.

"Pembelian ini pun ada batas minimalnya, sehingga kami sepakat kelebihan alat ini akan diberikan ke masyarakat yang membutuhkan. Memang ada beberapa pemda yang sangat membutuhkan, kami akan kirim," ujar dia.

Dasco sekaligus menegaskan bahwa DPR sudah berkoordinasi dengan pemerintah terkait rencana pemberian alat tes virus corona tersebut.

"Kami juga menyumbang ada koordinasi dengan pemerintah mana saja yang perlu disumbang," kata Dasco.

Menurut Dasco, pembelian alat tes virus corona ini merupakan solusi mandiri DPR dalam upaya pencegahan virus corona.

DPR memahami kebutuhan masyarakat akan akses tes virus corona ini di layanan-layanan kesehatan umum.

"Kami tidak mungkin membebani pemerintah atau datang ke rumah sakit berbondong-bondong, sementara di rumah sakit sudah banyak orang yang antre. Jadi jalan keluar harus dicari, ini salah satu jalan keluarnya," ujar dia.