Berita Malang Hari Ini

Bapenda Gelar Sunset Policy V di Tengah Wabah Covid-19, Peringati HUT Kota Malang ke-106 

Wajib Pajak (WP) PBB yang memanfaatkan program Sunset Policy V dari Bapenda Kota Malang akan mendapat sejumlah keringanan.

SURYAMALANG.COM/Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Kepala Bapenda Kota Malang, Ade Herawanto, Kamis (13/2/2020). 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara resmi meluncurkan program Sunset Policy V yang berlangsung mulai 1 April 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

Wajib Pajak (WP) PBB yang memanfaatkan program Sunset Policy V akan mendapat sejumlah keringanan.

Keringanan tersebut berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB.

PDAM Kota Batu Beri Diskon, Perumdam Among Tirto Potong Tagihan Hingga 20 Persen & Bebaskan Denda

PKL Terdampak Covid-19 di Kota Malang Akan Terima Santunan Senilai Rp 300 Ribu Per Bulan, Teknisnya?

400 Warga Binaan Lapas Lowokwaru Dibebaskan karena Faktor Corona, Lapas Sukun Bebaskan 100 Orang

"Hari ini, bersama pak Wali Kota, melaunching Sunset Policy V untik keringanan pajak. Terkait penghapusan sanksi administrasi pajak. Selain itu, bersamaan juga dengan kodisi darurat wabah Corona (Covid 19) ini, tentu ada keringanan pajak," ucap Kepala Bapenda Kota Malang Ade Herawanto, Rabu (1/4).

Launching Sunset Policy V ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini pelaksanaannya di tengah wabah virus corona atau Covid-19.

Selama masa darurat ini, Ade meminta kepada wajib pajak agar melaporkan pembayarannya melalui media sosial dan cara lain yang telah disosialisasikan oleh Bapenda Kota Malang.

Dia juga menyampaikan kepada wajib pajak agar tidak terburu-buru membayar pajaknya karena sudah ada pengampunan pajak.

Bagi pelaku usaha yang masih buka, akan ada keringanan pembayaran pajak.

Sedangkan bagi pelaku usaha yang tutup di masa darurat ini, tidak perlu untuk membayar pajaknya, asalkan melaporkan ke petugas pajak.

"Karena fokusnya saat ini bukan semata mata mencari uang, melainkan menyelamatkan warga masyarakat dari wabah Covid-19 ini,"

Sementara itu, berkaitan dengan wabah Covid-19 ini Wali Kota Malang, Sutiaji tidak akan kaget apabila pendapatan pajak akan turun.

Untuk itu, dia meminta adanya pemaksimalan pendapatan dan memberlakukan protokol kesehatan dalam pelayanan pajak.

"Kami tidak menyalahkan siapapun, karena memang pendapatan pasti turun, karena ada wabah ini," ucapnya.

Sebagai informasi, pada Sunset Policy IV telah ada 5.791 Wajib Pajak (WP) memanfaatkan program ini.

Nilai realisasi mencapai Rp 5.414.163.950 yang pada saat itu program penghapusan sanksi berupa denda hanya berlaku untuk PBB Perkotaan saja.

Rencana berikutnya, Pemkot Malang akan menerapkan kebijakan keringanan maksimal 50 persen sesuai permohonan Wajib Pajak.

Hal ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk Pajak Hotel, Restoran, Parkir dan lainnya jika situasi pandemi Covid-19 belum juga membaik.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved