Pilbup Malang

Bawaslu Tunggu Intruksi Soal Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penanganan Perkara Pilbup Malang

Bawaslu Kabupaten Malang masih menunggu intruksi dari Bawaslu RI terkait penggunaan teknologi informasi dalam penanganan perkara Pilbup Malang

Tribun Batam
Ilustrasi 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang masih menunggu intruksi dari Bawaslu RI terkait penggunaan teknologi informasi dalam penanganan perkara Pemilihan Bupati atau Pilbup Malang.

Selama ini penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa belum terintegrasi online.

Jadi usulan itu harus diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva menerangkan pihaknya masih membahas usulan itu.

"Pelaksanaan Pilkada memang ditunda, tapi pembahasan Perppu Pilkada tetap diusulkan," ujar George kepada SURYAMALANG.COM, Senin (6/4/2020).

George menyebutkan bakal ada kendala ketika penanganan perkara berbasis teknologi informasi diterapkan di wilayah Kabupaten Malang terpencil.

Makanya harus dipersiapkan sarana dan prasarananya.

"Banyak wulayah pedesaan di Kabupaten Malang, seperti di Ampelgading, Tirtoyudo, Gedangan, Bantur, dan Sumbermanjing Wetan."

"Biasanya kedalanya adalah konektivitas internet," ungkap George.

Anggaran persiapan penanganan perkara berbasis teknologi informasi bisa diambil dari APBN, bukan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) APBD.

Halaman
12
Penulis: Mohammad Erwin
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved