Gubernur Khofifah Sebut 1,2 Juta Kelurga Miskin Jatim Dapat BLT Hasil Realokasi Dana Desa

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Gubernur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa dana desa Jawa Timur siap direalokasikan untuk dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga tak mampu yang terdampak covid-19. Berdasarkan hitungan dari Pemprov Jawa Timur, ada dana senilai Rp 2,322 Triliun dari dana desa yang direalokasikan untuk BLT.

Dana tersebut akan disalurkan pada sebanyak 1.286.374 keluarga miskin. Realokasi anggaran dana desa ini dikatakan Khofidah adalah refocusing anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 sebagai revisi Permendes 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Permendes tersebut mengatur terkait besaran realokasi dana  desa yang dialihkan untuk pembangunan fasilitas kesehatan hingga bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat desa.

“Jadi secara keseluruhan dana desa Jatim Rp 7,6 trilliun. Nah yang potensi untuk dikonfersi sebagai dana untuk BLT maksimal 35 persen atau setara dengan Rp 2,322 trilliun, ini yang akan kita pakai untuk BLT,” kata Khofifah, Jumat (17/4/2020).

Setiap keluarga penerima BLT memperoleh bantuan Rp 600 ribu yang dibayarkan untuk tiga bulan, sehingga jumlah yang diterima Rp 1,8 juta.

Tahap pertama dana tersebut diupayakan dapat dicairkan sebelum bulan Ramadan.

"BLT diberikan selama tiga bulan. Mulai dari April hingga Juni. Skemanya non tunai atau cashless,” ucapnya. 

Dengan adanya BLT ini, Khofifah mengatakan bahwa warga yang terdampak diupayakan untuk mendapatkan bantuan yang merata.

Bagi yang menerima BLT juga memiliki kriteria, yaitu keluarga yang menerima BLT merupakan keluarga miskin yang tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kemudian mereka juga belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), dan bukan menerima program pra kerja.

Namun mereka adalah keluarga yang terdampak covid-19 dengan kehilangan mata pencaharian, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis.

Maka dari itu, lanjut Khofifah, Ia meminta kepada seluruh kepala desa dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat segera merampungkan data penerima BLT. 

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Mohammad Yasin mengatakan bahwa sesuai dengan arahan dari pusat menyaluran BLT ini melalui skema non tunai. 

“Sistemnya sudah tidak tunai. Nanti yang melakukan  pendataan adalah tim relawan desa, mereka yang memverifikasi dan memvalidasi jangan sampai ada yang dapat double,” kata Yasin.