Berita Nganjuk Hari Ini

Hakim MA Kabulkan Peninjauan Kembali (PK) Tenaga Honorer Di Nganjuk, Perjuangan Diangkat Jadi PNS

Perjuangan 1.178 tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS ini, diwakili oleh 131 honorer melalui jalur hukum, yang dikomandoi oleh Anas Sidqi dkk.

SURYAMALANG.COM/IST
Sejumlah tenaga honorer di Nganjuk bersyukur atas dikabulnya PK dari MA. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA -  Ribuan tenaga honorer Kategori 1 Kabupaten Nganjuk bisa merasa lega karena upaya mereka untuk bisa diangkat menjadi PNS kembali mendapatkan titik terang.

Majelis hakim Mahkamah Agung (MA) yang diketuai Yodii Martono Wahyunadi mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari permohonan ribuan tenaga honorer Kategori 1 Kabupaten Nganjuk.

Permohonan PK bernomor perkara 31 PK/FP/TUN/2020 tersebut diputus majelis hakim pada 14 April 2020 lalu.

Dengan dikabulkannya permohonan PK ini, secara otomatis majelis hakim membatalkan putusan PTUN Jakarta yang perkaranya teregister bernomor 11/P/FP/2018/PTUN.JKT pada 5 April 2018 lalu.

Saat dikonfirmasi, kuasa hukum para pemohon Kukuh Pramono Budi membenarkan informasi itu.

“Berdasarkan direktori putusan MA, memang begitu adanya, permohonan PK kita dikabulkan. Namun saat ini kita masih mengupayakan salinan putusan resmi dari pengadilan,” ujarnya, Senin (20/4/2020).

Perjuangan 1.178 tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS ini, diwakili oleh 131 honorer melalui jalur hukum, yang dikomandoi oleh Anas Sidqi dkk.

“Berdasarkan amar putusan MA di tingkat PK tersebut diatas, apabila nanti salinan putusan telah dikirimkan dan diberitahukan kepada para pihak maka konsekuensi terhadap para tenaga honorer kategori 1 (K1) Kabupaten Nganjuk tersebut harus dibuka formasi jabatannya dan langsung diangkat sebagai PNS,” tambah Kukuh.

Ditanya langkah pihaknya ke depan, Kukuh bakal bersurat lagi ke Presiden Joko Widodo serta elemen pemerintah lainnya, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KemenPAN-RB), Gubernur Jawa Timur, Bupati Nganjuk, DPR, DPRD, maupun Badan-Badan terkait sehubungan dengan pengawalan perwujudan pelaksanaan putusan PK No. 31 PK/FP/TUN/2020 tersebut.

“Bahkan tak hanya bersurat, kita akan meminta audensi langsung guna upaya merealisasikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut,” tambahnya.

Halaman
12
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved