Siapkan Pemeriksaan Berlapis & Ruang Observasi Pemudik, Khofifah Sebut Warga Tak Mudik Dapat Bansos

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Gubernur Khofifah Indar Parawansa turut menanggapi larangan mudik yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Pihaknya mengaku sudah menyiapkan format untuk mengantisipasi jika masih ada penduduk yang masih nekat mudik dengan merapatkan barisan di jajaran kelurahan dan desa. 

“Yang selama ini digunakan adalah menyinergikan kelurahan dan desa untuk melakukan proses pemeriksaan berlapis. Yang kembali ke kampung halaman, masing-masing harus masuk ke ruang observasi selama 14 hari,” kata Gubernur Khofifah saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi, Selasa (21/4/2020).

Saat ini di Jawa Timur, desa dan kelurahan yang sudah memiliki ruang observasi sudah mencapai 86,3 persen atau sebanyak 7.350 desa dan kelurahan yang sudah menyiapkan ruang observasi. Ruang observasi berbasis desa dan kelurahan yang dimiliki Jawa Timur ini menjadi yang terbanyak di Indonesia. 

“Dari jumlah 7.350 tempat yang tersedia, yang terpakai  ada sebanyak 269 gedung. Yang sedang diobservasi ada sebanyak 1.469 orang,” kata Khofifah.

Pemeriksanaan berlapis dengan sistem karantina di gedung observasi ini sengaja dilakukan untuk memberikan kemudahan karena mereka akan lebih dekat dengan keluarga. 

“Daerah kabupaten kota yang sudah seratus persen bisa dilihat. Ini akan menunjukkan kesiapan kabupaten kota ketika ada yang merantau kembali ke kampung halaman masing-masing,” kata Khofifah. 

Daerah yang sudah sertaus persen seperti Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pasuruan dan ada 15 kabupaten kota yang lain. 

Sedangkan yang masih minim seperti Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Batu dan Kota Probolinggo serta Kota Madiun. 

“Dalam rakor yang diikuti gubernur se-Jawa, kita selalu sampaikan kami kalau ada warga di luar jatim yang terdampak covid-19 maka kami akan maksimalkan untuk memberikan layanan. Pak Ridwan Kamil juga menyampaikan jika ada warga non Jabar yang ada di Jabar akan mendapatkan bansos saat tidak mudik,” kata Khofifah.

Artinya upaya pemerintah untuk memberikan jaminan mereka selama tidak mudik sudah dalam posisi yang siap diberikan.

Mereka yang ada di luar KTP dan bertahan untuk tidak mudik selama covid-19 akan mendapatkan bantuan sosial.

Mereka akan mendapatkan sapaan dengan terlebih dahulu mengisi format radar bansos. 

“Kami sedang koordinasi semua yang terdampak bisa dapat stimulan dari masing-masing daerah meski sedang tidak pulang ke kampung halaman,” pungkas Khofifah.