Breaking News:

Virus Corona di Surabaya

Remehkan Aturan PSBB, Siap-Siap Dijatuhi Sanksi Pidana dari Polda Jatim

Polda Jatim bakal jatuhi sanksi bagi pelanggar aturan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Surabaya

Editor: isy
SURYAMALANG.COM/Sugiharto
Ilustrasi PSBB Surabaya Raya - Anggota Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengimbau penumpang depan kendaraan roda empat untuk pindah ke bagian belakang saat pemberlakuan PSBB hari pertama di Surabaya, Selasa (28/4/2020). Untuk kendaraan roda dua yang tidak memiliki alamat yang sama dilarang berboncengan. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Polda Jatim bakal jatuhi sanksi bagi pelanggar aturan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Sanksi itu berupa sanksi pidana berupa mengganggu ketertiban umum, melawan petugas, hingga Undang-Undang (UU) tentang Wabah Penyakit.

Pemberlakuan sanksi tersebut mungkin masih belum diterapkan dalam kurun waktu tiga hari pertama pemberlakuan PSBB, yang dimulai sejak Selasa (28/4/2020) kemarin. Petugas lebih memprioritaskan upaya menggugah kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, dan imbauan persuasif.

Namun, mulai Jumat (1/5/2020) mendatang, bilamana mendapati pelanggar aturan PSBB, sejumlah sanksi tak segan bakal dijatuhkan pada si pelanggar.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan petugas bakal memberlakukan sanksi pada pelanggar PSBB Surabaya Raya melalui tiga tahapan.

Tahap pertama, memberikan imbauan.

Tahap kedua, memberikan imbauan beserta teguran.

Ketiga, teguran disertai tindakan hukum.

Hal itu selaras dengan aturan dalam Pasal 31 Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim, beserta aturan turunannya dalam peraturan walikota (Perwali) serta peraturan bupati (Perbup).

Bahwa penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam (aturan) Pergub dan perwali, perbup, tidak mengacu pada (sanksi) pidana. Karena peraturan daerah maka hukumannya adalah administrasi, imbauan, teguran, dan serangkaian tindakan yang sifatnya bukan fisik," katanya, Rabu (29/4/2020).

Mengenai sanksi terhadap pelanggar jam malam. Trunoyido mengatakan, pihaknya bisa menerapkan sanksi pidana yang berkaitan dengan ketertiban umum.

"Peraturan jam malam yang dilanggar, melakukan kebut-kebutan kita bisa melakukan UU terkait ketertiban umum dan kepolisian, misalkan dalam hal sudah diingatkan beberapa kali dan melawan petugas kami sudah jelaskan penerapan Pasal 212, 216, dan 218 KUHP," jelasnya.

Sanksi itu juga termasuk bagi orang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang bandel.

Kepergok masih beraktivitas di luar rumah, maka dapat dikenakan hukuman berdasarkan UU No 4/1984 tentang wabah penyakit.

"Kami bisa terapkan orang yang merupakan ODP atau PDB wajib dikarantina ternyata yang bersangkutan tidak mentaati dan patut diduga ia mengetahui akan menularkan ini bisa kami kenakan UU No 4/1984 tentang wabah penyakit," pungkasnya.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved